Berita

Perdana Menteri Viktor Orban/Net

Dunia

Hongaria Tak Suka Uni Eropa Hamburkan Banyak Uang untuk Ukraina

JUMAT, 30 JUNI 2023 | 22:55 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rencana Uni Eropa untuk memberikan lebih banyak bantuan keuangan untuk Ukraina mendapat penolakan keras dari salah satu negara anggotanya, Hongaria.

Penolakan tersebut diutarakan langsung oleh Perdana Menteri Viktor Orban dalam sebuah pernyataan di stasiun radio nasional pada Jumat (30/6).

Orban mengatakan bahwa dirinya  tidak setuju dengan inisiatif Uni Eropa, dan menolak membayar peningkatan biaya layanan utang pada organisasi ekonomi kawasan tersebut.


"Satu hal yang jelas, kami orang Hongaria tidak akan memberikan lebih banyak uang ke Ukraina sampai mereka mengatakan ke mana dana sebelumnya yang bernilai sekitar 70 miliar euro (Rp 1.143) itu hilang," tegas Orban, seperti dimuat The Star.

Terlebih lagi, kata Orban, Hongaria dan Polandia belum menerima dana dari Dana Pemulihan Uni Eropa karena sengketa hukum yang belum kunjung selesai.

"Sangat konyol dan tidak masuk akal, bahwa kami harus membayar lebih banyak dana untuk memenuhi cadangan piutang Uni Eropa. Padahal kami masih belum menerima dana yang menjadi hak kami," tuturnya.

Uni Eropa berencana memberi Ukraina bantuan 50 miliar euro atau Rp 817 triliun untuk periode 2024 hingga 2027.

Menurut Uni Eropa, tingkat inflasi dan suku bunga yang tinggi diklaim menjadi alasan mengapa pihaknya melipatgandakan biaya pembayaran utang.

Sementara itu, Hongaria dan Polandia belum kunjung mendapat dana pemulihan yang menjadi hak mereka karena diblokir oleh Komisi Eropa. Kedua negara diduga merusak demokrasi dan supremasi hukum yang membuatnya menjadi tidak sejalan dengan Uni Eropa.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya