Berita

Pakar PBB, William O'Neill/Net

Dunia

Deportasi Pengungsi Haiti, Dominika Dikecam PBB

KAMIS, 29 JUNI 2023 | 19:47 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Deportasi besar-besaran yang dilakukan Republik Dominika terhadap ribuan warga Haiti, mendapat kecaman keras dari seorang pakar independen di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), William O'Neill.

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (29/6), O'Neill mengutuk upaya Dominika yang berusaha keras membuat pengungsi Haiti kembali ke negara asal mereka tanpa jaminan keamanan.

O'Neill menyebut tahun lalu Dominika telah memulangkan sekitar 176.777 migran Haiti. Itu tidak sesuai dengan standar HAM dan jelas melanggar pakta migrasi bilateral.


"Saya mendesak pihak berwenang Republik Dominika untuk menghormati komitmen mereka dalam hal ini," tegasnya, seperti dimuat Reuters.

Menurut O'Neill, sangat tidak memungkinkan bagi pengungsi kembali ke negaranya. Karena kondisi dalam negeri Haiti penuh dengan kekerasan dan pelanggaran HAM sistematis.

"Mereka tidak memungkinkan kembali dengan aman dan bermartabat," ujarnya.

Dia juga mengaku prihatin dengan kekerasan seksual di ibu kota Haiti, Port-au-Prince yang terus meningkat berkali lipat sejak Mei lalu.

"Laporan PBB pada Juli lalu, bahwa setidaknya 52 perempuan dan anak perempuan diperkosa secara kolektif di ibu kota," ungkap O'Neill.

O'Neill juga memperingatkan tentang kondisi peradilan Haiti yang main hakim sendiri, sel penjara yang sempit dan kurangnya layanan publik yang mengarah pada peningkatan perekrutan anak-anak ke dalam geng.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya