Menko PMK: Perbedaan Iduladha Tak Perlu Dipertentangkan

Perbedaan waktu pelaksanaan Iduladha antara pemerintah dan Muhammadiyah merupakan salah satu bentuk toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, usai menunaikan Salat Id di halaman Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/6).

"Kita sudah terbiasa bertoleransi dengan perbedaan. Masing-masing punya argumen, baik secara syariah maupun secara ilmiah, sehingga tidak perlu dipertentangkan,“ kata Muhadjir.

Menurutnya, yang terpenting masyarakat harus terus memupuk semangat persaudaraan berupa ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah sebagai sebangsa dan setanah air.

Pada 2023 ini terjadi Iduladha kembar, Muhammadiyah menetapkan 10 Dzulhijah atau hari Rabu ini, berbarengan dengan pelaksanaan di Arab Saudi. Sedang pemerintah menetapkan Shalat Id Kamis (29/6).

Mendikbud Kabinet Jokowi Jilid Satu itu juga menyarankan agarjamaah yang merayakan Iduladha hari ini tidak langsung memotong hewan kurbannya. Penyembelihan hewan kurban boleh ditunda selama masih dalam hari tasyrik.

"Tunggu satu hari tidak masalah, karena hari tasyriknya tiga hari. Jadi masih ada waktu dua hari untuk kita menyembelih hewan kurban," tuturnya.

Bertugas sebagai khatib atau imam Salat Iduladha 1444 Hijriah, KH Endang Mintardja, selaku Wakil Sekretaris Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Sementara khutbah yang disampaikan bertajuk “Model Beragama Nabi Ibrahim Alaihissalam”.

Memaknai khutbah itu, Muhadjir mengajak warga yang memiliki harta lebih untuk menunaikan ibadah kurban sekaligus membantu warga yang membutuhkan.

Menurutnya, hal tersebut mewarisi akhlakul kharimah yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, yakni sifat pemurah dan dermawan.

"Ini kesempatan kita berkurban dalam rangka menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang pemurah dan suka berderma," pungkasnya.