Berita

Waketum Partai Golkar Bidang Komunikasi dan Informasi, Nurul Arifin/RMOLJabar

Politik

Demi Menangkan Pilpres 2024, Partai Golkar Tak Mau Buru-buru Tetapkan Koalisi

RABU, 28 JUNI 2023 | 06:36 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Mengingat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih cukup lama, Partai Golkar enggan tergesa-gesa dalam menetapkan koalisi. Namun demikian, Partai Golkar tetap optimistis akan memenangkan pilpres dengan siapapun koalisinya nanti.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Komunikasi dan Informasi, Nurul Arifin menyampaikan, untuk wilayah Jawa Barat (Jabar), partai beringin siap mengikuti dan merealisasikan target partai untuk Pemilu 2024 nanti.

"Pertama untuk pemilihan presiden, jelas kita (targetkan) menang, apapun koalisinya. Kedua untuk pileg target 20 persen menang, di pusat itu kalau sekarang 85 kursi menjadi 116 kursi. Kemudian di Jabar disesuaikan angkanya. Ketiga adalah memang pilkada, targetnya 60 persen. Jadi secara keseluruhan target Golkar untuk menang, paling tidak mempertahankan posisinya di kemenangan 2019 kemarin," beber Nurul, diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (27/6).


Terkait Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP, dia menuturkan, hingga saat ini koalisi masih dalam tahap penjajakan dan komunikasi politik terus dilakukan.

"Jadi belum ada yang fix karena memang waktunya masih panjang, jadi memang ada waktu sampai Oktober menjelang pendaftaran, dan biasa last minute," ungkapnya.

Dibeberkan Nurul, dalam menentukan arah politik partai, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan tergesa-gesa termasuk dalam menentukan koalisi.

"Kita ingin terus melihat dulu bagaimana koalisi ini bisa dilakukan sehingga menghasilkan koalisi yang memang dibutuhkan dan juga bisa menjadi pilihan atau alternatif dari rakyat," ujarnya.

Sehubungan belum adanya keputusan dan ketetapan dalam berkoalisi, Partai Golkar terus menjalin komunikasi, baik dengan PDIP, KKIR, dan lainnya tanpa harus tergesa-gesa.

Lebih lanjut, Nurul menambahkan, kemungkinan akan ada poros baru bersama PKB dan Gerindra, semuanya masih dalam tahap normatif.

"Ini masih terus dilakukan komunikasinya, jadi kita tunggu saja," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya