Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

PBB: Lebih dari 800 Warga Sipil Ditahan Rusia sejak Perang Meletus

SELASA, 27 JUNI 2023 | 23:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebanyak 800 warga sipil telah ditahan Rusia sejak perang meletus Februari tahun lalu. Hal ini berdasarkan laporan yang dikeluarkan pemantau HAM PBB pada Selasa (27/6).

Laporan setebal 36 halaman itu dihasilkan dari kunjungan PBB ke 70 pusat penahanan dan wawancara dengan 1.000 responden.

Kepala Misi Pemantauan HAM PBB di Ukraina, Matilda Bogner mengatakan total kasus penahanan terhadap warga sipil yang tercatat dalam laporan sebanyak 900 kasus.


"Kami mendokumentasikan lebih dari 900 kasus penahanan sewenang-wenang terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, dan orang lanjut usia," ungkapnya, seperti dimuat The Jerusalem Post.

Bogner menyebut Ukraina juga bersalah karena telah melakukan hal serupa, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit, yakni 75 kasus.

"Ukraina juga telah melanggar hukum internasional dengan menahan warga sipil secara sewenang-wenang, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil," kata Bogner.

Sementara itu, Bogner mengungkap bahwa total tahanan Rusia mencapai 864 warga sipil, dengan 77 di antaranya telah dieksekusi.

"PBB mampu mendokumentasikan 178 kasus secara rinci. Dari mereka, lebih dari 90 persen disiksa," ungkapnya.

Kendati demikian, menurut Bogner, Ukraina memberi penyelidik PBB akses penuh ke wilayah penahanan, sementara Rusia tidak.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya