Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

PBB: Lebih dari 800 Warga Sipil Ditahan Rusia sejak Perang Meletus

SELASA, 27 JUNI 2023 | 23:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebanyak 800 warga sipil telah ditahan Rusia sejak perang meletus Februari tahun lalu. Hal ini berdasarkan laporan yang dikeluarkan pemantau HAM PBB pada Selasa (27/6).

Laporan setebal 36 halaman itu dihasilkan dari kunjungan PBB ke 70 pusat penahanan dan wawancara dengan 1.000 responden.

Kepala Misi Pemantauan HAM PBB di Ukraina, Matilda Bogner mengatakan total kasus penahanan terhadap warga sipil yang tercatat dalam laporan sebanyak 900 kasus.


"Kami mendokumentasikan lebih dari 900 kasus penahanan sewenang-wenang terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, dan orang lanjut usia," ungkapnya, seperti dimuat The Jerusalem Post.

Bogner menyebut Ukraina juga bersalah karena telah melakukan hal serupa, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit, yakni 75 kasus.

"Ukraina juga telah melanggar hukum internasional dengan menahan warga sipil secara sewenang-wenang, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil," kata Bogner.

Sementara itu, Bogner mengungkap bahwa total tahanan Rusia mencapai 864 warga sipil, dengan 77 di antaranya telah dieksekusi.

"PBB mampu mendokumentasikan 178 kasus secara rinci. Dari mereka, lebih dari 90 persen disiksa," ungkapnya.

Kendati demikian, menurut Bogner, Ukraina memberi penyelidik PBB akses penuh ke wilayah penahanan, sementara Rusia tidak.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya