Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

PBB: Lebih dari 800 Warga Sipil Ditahan Rusia sejak Perang Meletus

SELASA, 27 JUNI 2023 | 23:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebanyak 800 warga sipil telah ditahan Rusia sejak perang meletus Februari tahun lalu. Hal ini berdasarkan laporan yang dikeluarkan pemantau HAM PBB pada Selasa (27/6).

Laporan setebal 36 halaman itu dihasilkan dari kunjungan PBB ke 70 pusat penahanan dan wawancara dengan 1.000 responden.

Kepala Misi Pemantauan HAM PBB di Ukraina, Matilda Bogner mengatakan total kasus penahanan terhadap warga sipil yang tercatat dalam laporan sebanyak 900 kasus.


"Kami mendokumentasikan lebih dari 900 kasus penahanan sewenang-wenang terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, dan orang lanjut usia," ungkapnya, seperti dimuat The Jerusalem Post.

Bogner menyebut Ukraina juga bersalah karena telah melakukan hal serupa, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit, yakni 75 kasus.

"Ukraina juga telah melanggar hukum internasional dengan menahan warga sipil secara sewenang-wenang, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil," kata Bogner.

Sementara itu, Bogner mengungkap bahwa total tahanan Rusia mencapai 864 warga sipil, dengan 77 di antaranya telah dieksekusi.

"PBB mampu mendokumentasikan 178 kasus secara rinci. Dari mereka, lebih dari 90 persen disiksa," ungkapnya.

Kendati demikian, menurut Bogner, Ukraina memberi penyelidik PBB akses penuh ke wilayah penahanan, sementara Rusia tidak.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya