Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

PBB: Lebih dari 800 Warga Sipil Ditahan Rusia sejak Perang Meletus

SELASA, 27 JUNI 2023 | 23:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebanyak 800 warga sipil telah ditahan Rusia sejak perang meletus Februari tahun lalu. Hal ini berdasarkan laporan yang dikeluarkan pemantau HAM PBB pada Selasa (27/6).

Laporan setebal 36 halaman itu dihasilkan dari kunjungan PBB ke 70 pusat penahanan dan wawancara dengan 1.000 responden.

Kepala Misi Pemantauan HAM PBB di Ukraina, Matilda Bogner mengatakan total kasus penahanan terhadap warga sipil yang tercatat dalam laporan sebanyak 900 kasus.


"Kami mendokumentasikan lebih dari 900 kasus penahanan sewenang-wenang terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, dan orang lanjut usia," ungkapnya, seperti dimuat The Jerusalem Post.

Bogner menyebut Ukraina juga bersalah karena telah melakukan hal serupa, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit, yakni 75 kasus.

"Ukraina juga telah melanggar hukum internasional dengan menahan warga sipil secara sewenang-wenang, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil," kata Bogner.

Sementara itu, Bogner mengungkap bahwa total tahanan Rusia mencapai 864 warga sipil, dengan 77 di antaranya telah dieksekusi.

"PBB mampu mendokumentasikan 178 kasus secara rinci. Dari mereka, lebih dari 90 persen disiksa," ungkapnya.

Kendati demikian, menurut Bogner, Ukraina memberi penyelidik PBB akses penuh ke wilayah penahanan, sementara Rusia tidak.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Demokrasi Matang dan Tonggak Sejarah Baru di Maroko Pasca-Pemilu 2026

Rabu, 30 September 2026 | 10:27

Komisi IX DPR Dorong Pekerja Platform Digital Masuk RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Rabu, 30 September 2026 | 10:18

Rupiah Menguat, Intip Proyeksinya Hari Ini

Rabu, 30 September 2026 | 10:07

Prabowo Dorong Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berbasis Pendidikan dan Teknologi

Rabu, 30 September 2026 | 10:04

Trump Ganti Istilah AI jadi Super Intelligence

Rabu, 30 September 2026 | 09:50

Dugaan Suap Bela Parahiyangan Investindo Mirip Perkara Summarecon

Rabu, 30 September 2026 | 09:39

Jokowi Sengaja Tunjukkan KTA PSI di Kandang Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 09:36

Jokowi Menyadari Dirinya dan Gibran Sedang Diserang

Rabu, 30 September 2026 | 09:27

Indonesia Usulkan Mekanisme Koordinasi Lintas Negara Berantas Penipuan Daring

Rabu, 30 September 2026 | 09:27

IHSG Pagi Ini Dibuka Hijau

Rabu, 30 September 2026 | 09:27

Selengkapnya