Berita

Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat dan Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat/Net

Politik

Kesal ke Luhut, Jumhur: Mau Berapa Nyawa Buruh Lagi Mati di PT GNI?

SELASA, 27 JUNI 2023 | 23:02 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Luapan rasa kesal dilayangkan Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

Penyebabnya karena nasib nahas kembali menimpa seorang pekerja lokal Indonesia di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) akibat kecelakaan kerja.

Peristiwa kecelakaan kerja tersebut terjadi di fasilitas grinding smelter 1 pada Senin (26/6). Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara, Syafri menilai penyebab dari kejadian ini adalah PT. GNI tidak patuh terhadap aturan pemerintah.


Atas dasar tersebut, Jumhur Hidayat berang. Dia mengalamatkan kekesalannya kepada Menko Luhut Binsar Panjaitan. Alasannya, karena Jumhur menilai Menko Luhur selama ini seringkali menjadi semacam "bodyguard" dari perusahaan-perusahaan asal RRC tersebut.

"LBP, kamu kan yang suka bela-bela perusahaan dari China itu, mau berapa nyawa buruh lagi hilang di tempat kerja yang tidak taat aturan itu?” tanya Jumhur sembari meluapkan kejengkelannya kepada redaksi, Selasa (27/6).

Jumhur lantas mengungkit kembali pernyataan-pernyataan Luhut yang seolah membela tenaga kerja asing (TKA) China. Salah satunya ketika pertama kali TKA China dimudahkan datang ke Indonesia, Luhut mengatakan bahwa mereka pekerja terampil.

Sementara itu, dengan berlindung di balik proyek strategis nasional, seolah perusahaan-perusahaan dari RRC menjadi kebal hukum.

"Jujur sajalah, ada apa sebenarnya kalian rezim ini kok begitu tunduk pada RRC? Kualitas TKA-nya seperti itu kalian bilang terampil dan tak tergantikan,” kesalnya lagi.

β€œItu juga melanggar UUD 1945, karena pekerjaan dan penghidupan yang layak dimaksudkan untuk orang Indonesia, bukan untuk TKA China berkualitas rendah,” tutup Jumhur.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya