Berita

Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat dan Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat/Net

Politik

Kesal ke Luhut, Jumhur: Mau Berapa Nyawa Buruh Lagi Mati di PT GNI?

SELASA, 27 JUNI 2023 | 23:02 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Luapan rasa kesal dilayangkan Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

Penyebabnya karena nasib nahas kembali menimpa seorang pekerja lokal Indonesia di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) akibat kecelakaan kerja.

Peristiwa kecelakaan kerja tersebut terjadi di fasilitas grinding smelter 1 pada Senin (26/6). Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara, Syafri menilai penyebab dari kejadian ini adalah PT. GNI tidak patuh terhadap aturan pemerintah.


Atas dasar tersebut, Jumhur Hidayat berang. Dia mengalamatkan kekesalannya kepada Menko Luhut Binsar Panjaitan. Alasannya, karena Jumhur menilai Menko Luhur selama ini seringkali menjadi semacam "bodyguard" dari perusahaan-perusahaan asal RRC tersebut.

"LBP, kamu kan yang suka bela-bela perusahaan dari China itu, mau berapa nyawa buruh lagi hilang di tempat kerja yang tidak taat aturan itu?” tanya Jumhur sembari meluapkan kejengkelannya kepada redaksi, Selasa (27/6).

Jumhur lantas mengungkit kembali pernyataan-pernyataan Luhut yang seolah membela tenaga kerja asing (TKA) China. Salah satunya ketika pertama kali TKA China dimudahkan datang ke Indonesia, Luhut mengatakan bahwa mereka pekerja terampil.

Sementara itu, dengan berlindung di balik proyek strategis nasional, seolah perusahaan-perusahaan dari RRC menjadi kebal hukum.

"Jujur sajalah, ada apa sebenarnya kalian rezim ini kok begitu tunduk pada RRC? Kualitas TKA-nya seperti itu kalian bilang terampil dan tak tergantikan,” kesalnya lagi.

β€œItu juga melanggar UUD 1945, karena pekerjaan dan penghidupan yang layak dimaksudkan untuk orang Indonesia, bukan untuk TKA China berkualitas rendah,” tutup Jumhur.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya