Mantan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, saat menyampaikan kuliah umumnya di Universitas Pertahanan Republik Indonesia/Ist
Hak veto di Dewan Keamanan PBB seringkali disalahgunakan untuk kepentingan negara-negara besar di dunia, yang melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Hal tersebut disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dalam kuliah umumnya di Universitas Pertahanan Republik Indonesia.
Menurutnya, PBB perlu untuk menghapus hak veto, sebagai sebuah langkah menuju lembaga yang lebih demokratis.
“Sekarang adalah waktunya hak veto dihapuskan. Sebagai organisasi yang membawa semangat dan lambang demokrasi kepada dunia, PBB perlu kembali kepada landasan pendiriannya," ujarnya.
Dia juga menyoroti bahwa hak veto di DK PBB sejauh ini tidak berhasil menyelesaikan konflik, karena lebih banyak mementingkan kepentingan para anggota di dalamnya.
Ia mencontohkan konflik berkepanjangan antara Ukraina dan Rusia yang tidak menunjukkan tanda-tanda penyelesaian hingga saat ini.
Dalam pandangannya, Ismail Sabri menolak konsep "keamanan sedunia" yang bergantung pada kekuatan senjata atau perang untuk mencapai perdamaian.
Menurutnya, saat ini PBB seharusnya perlu untuk mendorong semua pemimpin dunia untuk mencari solusi dalam mengatasi konflik dan perang, bukan menciptakan lebih banyak kehancuran bagi umat manusia.
Untuk itu, dalam kuliah umum tersebut, Ismail Sabri mengusulkan agar PBB mengambil langkah seperti ASEAN yang membentuk "Keluarga Dunia" yang saling berhubungan erat.
Dalam konteks ini, Ismail Sabri juga menceritakan tentang bagaimana lahirnya Keluarga ASEAN yang ia usulkan saat KTT ASEAN pada Oktober 2021 lalu.
Menurutnya, dengan inisiatf itu, negara-negara ASEAN menjadi dapat menjalin hubungan yang lebih dekat satu sama lain, untuk mencegah timbulnya kecurigaan dan ketidakpercayaan sehingga banyak kebaikan yang akan dicapai oleh negara-negara anggota itu.
Kekeluargaan ASEAN, menurutnya, dicapai melalui keramahan, bukan melalui kekuatan militer. Namun hal tersebut bermanfaat untuk mengubah pengeluaran negara yang tidak produktif menjadi sebaliknya.
Sebagai contoh, anggaran besar yang dialokasikan untuk pertahanan dapat digunakan untuk memberikan pendidikan gratis kepada pelajar atau layanan kesehatan gratis bagi rakyat.
“Meskipun kita ditekan oleh kekuatan besar dan tidak memiliki kekuatan militer, tetapi jika kita bersatu sebagai satu keluarga besar ASEAN, orang luar akan menghormati kita. Ibarat lidah yang mudah patah, jika diikat dengan kepalan tangan, sulit untuk dipatahkan,” pungkasnya.
Pidato inspiratif yang diberikan Ismail Sabri ini mendorong pemikiran dan diskusi tentang pentingnya kerjasama, penghapusan penyalahgunaan hak veto, serta upaya mencapai kedamaian dan keamanan dunia melalui diplomasi dan dialog yang lebih erat antara negara-negara.
