Johnny Paksa Anang Lanjutkan Proyek BTS Bakti Kominfo Meski Tahu Ada Deviasi Pengerjaan

Direktur Bakti Kominfo yang juga terdakwa kasus dugaan korupsi, Anang Achmad Latif telah memberitahu laporan pekerjaan penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 tahun 2020-2022.

Laporan itu diketahui mantan Menteri Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate melalui rapat-rapat yang diikutinya pada bulan Maret 2021, Oktober 2021, November 2021, dan Desember 2021.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa, laporan Project Management Office (PMO) maupun dari Anang melaporkan bahwa pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 tidak berjalan lancar.

"Mengalami keterlambatan/deviasi (penyimpangan) minus rata-rata 40 persen dan dikategorikan sebagai kontrak kritis," kata Jaksa di ruang sidang Prof Muhammad Hatta Ali di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (27/6).

Meski sudah mengetahui kontrak tidak berjalan dengan baik, Johnny tetap menyetujui usulan langkah-langkah yang dilakukan Anang untuk menggunakan instrumen Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.05/2021, yaitu membayarkan pekerjaan 100 persen dengan jaminan Bank Garansi dan memberikan perpanjangan pekerjaan sampai dengan 31 Maret 2022.

Padahal, tidak memperhitungkan kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dari sinilah, negara disinyalir merugi karena tetap mengeluarkan uang yang dibayarkan ke perusahaan Anang dan tidak ada hasil kerjanya.

Sebab, Johnny memaksakan proyek BTS Bakti Kominfo ini berjalan terus.

Dalam kasus dugaan korupsi ini Kejagung juga telah menetapkan beberapa tersangka lain. Yaitu Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia; Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020; dan Mukti Ali (MA) dari PT Huawei Technology Investment.

Kemudian, Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy; Windi Purnama (WP) orang kepercayaan Irwan; Serta, Direktur PT Basis Utama Prima (BUP), Muhammad Yusrizki.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut nilai kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi BTS Kominfo ini mencapai Rp 8 triliun.