Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Lebih dari 600 Orang Dibunuh dalam Waktu Tiga Bulan di Republik Kongo

SELASA, 27 JUNI 2023 | 17:12 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Situasi keamanan yang memprihatinkan terus melanda Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) timur. Tercatat lebih dari 600 orang dilaporkan tewas dalam tiga bulan terakhir di negara itu.

Hal itu diumumkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Afrika, Martha Pobee di Dewan Keamanan PBB pada Senin (26/6). Ia menyebut bahwa beberapa kelompok bersenjata bertanggung jawab atas ratusan kematian itu.

"Pembunuhan itu disebabkan oleh kelompok milisi Cooperative for the Development of the Congo (CODECO), milisi Zaire, dan kelompok pemberontak Allied Democratic Forces (ADF) sebagai pelaku utama kekejaman tersebut," ujarnya.


Mengutip Yeni Safak, Selasa (27/6), utusan PBB itu menyoroti situasi keamanan di RD Kongo timur yang terus memburuk, meskipun adanya periode jeda dalam bentrokan bersenjata antara kelompok pemberontak M23 dan pasukan pemerintah di provinsi Kivu Utara.

"Situasi keamanan yang memburuk di Kivu Utara sayangnya disertai dengan situasi yang semakin parah di provinsi tetangga Ituri," ujar Pobee.

Menurut laporannya, sebagian besar dari 600 kasus kematian di RD Kongo terjadi di Ituri, di mana wilayah tersebut mengalami kekosongan keamanan karena pemindahan pasukan pemerintah ke Kivu Utara, yang menyebabkan kelompok bersenjata melancarkan aksinya di Ituri.

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut Pobee menekankan pentingnya pengerahan kembali pasukan keamanan pemerintah, terutama di wilayah Ituri, guna mengembalikan otoritas negara dan stabilitas di daerah tersebut.

Selain itu, ia juga menyerukan kepada semua kelompok bersenjata agar menghentikan aksi permusuhan, karena masyarakat yang tidak bersalah menjadi korban paling banyak dari aksi kekejaman kelompok tersebut.

"Penduduk, terutama mereka yang paling rentan, tidak dapat bertahan tanpa perlindungan dari negara Kongo. Konsekuensi dari ketidakhadiran tersebut sangat mengkhawatirkan," tegasnya, seraya menambahkan ada lebih dari 5,7 juta orang yang mengungsi di tengah gejolak yang terjadi di wilayah itu.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya