Situasi keamanan yang memprihatinkan terus melanda Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) timur. Tercatat lebih dari 600 orang dilaporkan tewas dalam tiga bulan terakhir di negara itu.
Hal itu diumumkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Afrika, Martha Pobee di Dewan Keamanan PBB pada Senin (26/6). Ia menyebut bahwa beberapa kelompok bersenjata bertanggung jawab atas ratusan kematian itu.
"Pembunuhan itu disebabkan oleh kelompok milisi Cooperative for the Development of the Congo (CODECO), milisi Zaire, dan kelompok pemberontak Allied Democratic Forces (ADF) sebagai pelaku utama kekejaman tersebut," ujarnya.
Mengutip
Yeni Safak, Selasa (27/6), utusan PBB itu menyoroti situasi keamanan di RD Kongo timur yang terus memburuk, meskipun adanya periode jeda dalam bentrokan bersenjata antara kelompok pemberontak M23 dan pasukan pemerintah di provinsi Kivu Utara.
"Situasi keamanan yang memburuk di Kivu Utara sayangnya disertai dengan situasi yang semakin parah di provinsi tetangga Ituri," ujar Pobee.
Menurut laporannya, sebagian besar dari 600 kasus kematian di RD Kongo terjadi di Ituri, di mana wilayah tersebut mengalami kekosongan keamanan karena pemindahan pasukan pemerintah ke Kivu Utara, yang menyebabkan kelompok bersenjata melancarkan aksinya di Ituri.
Untuk itu, dalam kesempatan tersebut Pobee menekankan pentingnya pengerahan kembali pasukan keamanan pemerintah, terutama di wilayah Ituri, guna mengembalikan otoritas negara dan stabilitas di daerah tersebut.
Selain itu, ia juga menyerukan kepada semua kelompok bersenjata agar menghentikan aksi permusuhan, karena masyarakat yang tidak bersalah menjadi korban paling banyak dari aksi kekejaman kelompok tersebut.
"Penduduk, terutama mereka yang paling rentan, tidak dapat bertahan tanpa perlindungan dari negara Kongo. Konsekuensi dari ketidakhadiran tersebut sangat mengkhawatirkan," tegasnya, seraya menambahkan ada lebih dari 5,7 juta orang yang mengungsi di tengah gejolak yang terjadi di wilayah itu.
