Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Lebih dari 600 Orang Dibunuh dalam Waktu Tiga Bulan di Republik Kongo

SELASA, 27 JUNI 2023 | 17:12 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Situasi keamanan yang memprihatinkan terus melanda Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) timur. Tercatat lebih dari 600 orang dilaporkan tewas dalam tiga bulan terakhir di negara itu.

Hal itu diumumkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Afrika, Martha Pobee di Dewan Keamanan PBB pada Senin (26/6). Ia menyebut bahwa beberapa kelompok bersenjata bertanggung jawab atas ratusan kematian itu.

"Pembunuhan itu disebabkan oleh kelompok milisi Cooperative for the Development of the Congo (CODECO), milisi Zaire, dan kelompok pemberontak Allied Democratic Forces (ADF) sebagai pelaku utama kekejaman tersebut," ujarnya.


Mengutip Yeni Safak, Selasa (27/6), utusan PBB itu menyoroti situasi keamanan di RD Kongo timur yang terus memburuk, meskipun adanya periode jeda dalam bentrokan bersenjata antara kelompok pemberontak M23 dan pasukan pemerintah di provinsi Kivu Utara.

"Situasi keamanan yang memburuk di Kivu Utara sayangnya disertai dengan situasi yang semakin parah di provinsi tetangga Ituri," ujar Pobee.

Menurut laporannya, sebagian besar dari 600 kasus kematian di RD Kongo terjadi di Ituri, di mana wilayah tersebut mengalami kekosongan keamanan karena pemindahan pasukan pemerintah ke Kivu Utara, yang menyebabkan kelompok bersenjata melancarkan aksinya di Ituri.

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut Pobee menekankan pentingnya pengerahan kembali pasukan keamanan pemerintah, terutama di wilayah Ituri, guna mengembalikan otoritas negara dan stabilitas di daerah tersebut.

Selain itu, ia juga menyerukan kepada semua kelompok bersenjata agar menghentikan aksi permusuhan, karena masyarakat yang tidak bersalah menjadi korban paling banyak dari aksi kekejaman kelompok tersebut.

"Penduduk, terutama mereka yang paling rentan, tidak dapat bertahan tanpa perlindungan dari negara Kongo. Konsekuensi dari ketidakhadiran tersebut sangat mengkhawatirkan," tegasnya, seraya menambahkan ada lebih dari 5,7 juta orang yang mengungsi di tengah gejolak yang terjadi di wilayah itu.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya