Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Lebih dari 600 Orang Dibunuh dalam Waktu Tiga Bulan di Republik Kongo

SELASA, 27 JUNI 2023 | 17:12 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Situasi keamanan yang memprihatinkan terus melanda Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) timur. Tercatat lebih dari 600 orang dilaporkan tewas dalam tiga bulan terakhir di negara itu.

Hal itu diumumkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Afrika, Martha Pobee di Dewan Keamanan PBB pada Senin (26/6). Ia menyebut bahwa beberapa kelompok bersenjata bertanggung jawab atas ratusan kematian itu.

"Pembunuhan itu disebabkan oleh kelompok milisi Cooperative for the Development of the Congo (CODECO), milisi Zaire, dan kelompok pemberontak Allied Democratic Forces (ADF) sebagai pelaku utama kekejaman tersebut," ujarnya.


Mengutip Yeni Safak, Selasa (27/6), utusan PBB itu menyoroti situasi keamanan di RD Kongo timur yang terus memburuk, meskipun adanya periode jeda dalam bentrokan bersenjata antara kelompok pemberontak M23 dan pasukan pemerintah di provinsi Kivu Utara.

"Situasi keamanan yang memburuk di Kivu Utara sayangnya disertai dengan situasi yang semakin parah di provinsi tetangga Ituri," ujar Pobee.

Menurut laporannya, sebagian besar dari 600 kasus kematian di RD Kongo terjadi di Ituri, di mana wilayah tersebut mengalami kekosongan keamanan karena pemindahan pasukan pemerintah ke Kivu Utara, yang menyebabkan kelompok bersenjata melancarkan aksinya di Ituri.

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut Pobee menekankan pentingnya pengerahan kembali pasukan keamanan pemerintah, terutama di wilayah Ituri, guna mengembalikan otoritas negara dan stabilitas di daerah tersebut.

Selain itu, ia juga menyerukan kepada semua kelompok bersenjata agar menghentikan aksi permusuhan, karena masyarakat yang tidak bersalah menjadi korban paling banyak dari aksi kekejaman kelompok tersebut.

"Penduduk, terutama mereka yang paling rentan, tidak dapat bertahan tanpa perlindungan dari negara Kongo. Konsekuensi dari ketidakhadiran tersebut sangat mengkhawatirkan," tegasnya, seraya menambahkan ada lebih dari 5,7 juta orang yang mengungsi di tengah gejolak yang terjadi di wilayah itu.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Polisi Pastikan Pengemudi Pikap yang Tabrak Petugas di Gerbang DPR Mabuk Alkohol

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:26

Wakil Presiden Tanzania Emmanuel Nchimbi Mundur Usai Berselisih dengan Presiden

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:18

Wall Street Melemah, Investor Cermati Pidato Kevin Warsh

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:14

Dony Oskaria Bongkar Penataan BUMN: 290 Selesai, 254 Jadi Target

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:03

Banjir Nepal Tewaskan Ratusan Orang, Paus Leo XIV Kirim Doa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:46

Saham Eropa Melesat Cantik Dipimpin Sektor Mewah dan Perbankan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:34

Dua Sumur Baru PHSS di Struktur Semberah Lampaui Target Produksi Migas

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:19

PKM Dorong Keluarga Muba Naik Kelas, Rp25 Juta Jadi Modal Kemandirian Ekonomi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:07

Ichsanuddin Noorsy dan Pemikiran Ekonomi Konstitusi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:54

MBG Jadi Bantalan Ekonomi Masyarakat Bawah, Kritik jadi Evaluasi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:46

Selengkapnya