Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Lebih dari 600 Orang Dibunuh dalam Waktu Tiga Bulan di Republik Kongo

SELASA, 27 JUNI 2023 | 17:12 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Situasi keamanan yang memprihatinkan terus melanda Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) timur. Tercatat lebih dari 600 orang dilaporkan tewas dalam tiga bulan terakhir di negara itu.

Hal itu diumumkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Afrika, Martha Pobee di Dewan Keamanan PBB pada Senin (26/6). Ia menyebut bahwa beberapa kelompok bersenjata bertanggung jawab atas ratusan kematian itu.

"Pembunuhan itu disebabkan oleh kelompok milisi Cooperative for the Development of the Congo (CODECO), milisi Zaire, dan kelompok pemberontak Allied Democratic Forces (ADF) sebagai pelaku utama kekejaman tersebut," ujarnya.


Mengutip Yeni Safak, Selasa (27/6), utusan PBB itu menyoroti situasi keamanan di RD Kongo timur yang terus memburuk, meskipun adanya periode jeda dalam bentrokan bersenjata antara kelompok pemberontak M23 dan pasukan pemerintah di provinsi Kivu Utara.

"Situasi keamanan yang memburuk di Kivu Utara sayangnya disertai dengan situasi yang semakin parah di provinsi tetangga Ituri," ujar Pobee.

Menurut laporannya, sebagian besar dari 600 kasus kematian di RD Kongo terjadi di Ituri, di mana wilayah tersebut mengalami kekosongan keamanan karena pemindahan pasukan pemerintah ke Kivu Utara, yang menyebabkan kelompok bersenjata melancarkan aksinya di Ituri.

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut Pobee menekankan pentingnya pengerahan kembali pasukan keamanan pemerintah, terutama di wilayah Ituri, guna mengembalikan otoritas negara dan stabilitas di daerah tersebut.

Selain itu, ia juga menyerukan kepada semua kelompok bersenjata agar menghentikan aksi permusuhan, karena masyarakat yang tidak bersalah menjadi korban paling banyak dari aksi kekejaman kelompok tersebut.

"Penduduk, terutama mereka yang paling rentan, tidak dapat bertahan tanpa perlindungan dari negara Kongo. Konsekuensi dari ketidakhadiran tersebut sangat mengkhawatirkan," tegasnya, seraya menambahkan ada lebih dari 5,7 juta orang yang mengungsi di tengah gejolak yang terjadi di wilayah itu.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya