Johnny G Plate hadir dalam sidang perdana kasus korupsi BTS Bakti Kominfo di PN Jakarta Pusat/RMOL
Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif rutin menyetor Rp 500 juta ke Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate selama 19 bulan.
Dana yang diterima Johnny merupakan dana perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5.
Begitu bunyi salah satu dakwaan primer yang disampaikan oleh jaksa saat sidang perdana di ruang sidang Prof Muhammad Hatta Ali, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/6).
"Terdakwa Johnny Gerald Plate pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara bulan Januari-Februari 2021 meminta uang kepada Anang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per bulan yang
terealisasi dari bulan Maret 2021 sampai Oktober 2022," kata Jaksa.
Artinya, uang yang dikeluarkan untuk proyek masuk ke kantong pribadi Johnny dalam kurung waktu 19 bulan terkumpul Rp 9,5 miliar.
Sementara itu, hingga pukul 12.40 WIB Johnny masih menjalani sidang dakwaan bersama Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto.
Tersangka lainnya, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak Simanjuntak; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan dijadwalkan akan menjalani sidang dakwaan pekan depan.
Dalam kasus dugaan korupsi ini Kejagung juga telah menetapkan beberapa tersangka lain. Yaitu Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia; Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020; dan Mukti Ali (MA) dari PT Huawei Technology Investment.
Kemudian, Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy; Windi Purnama (WP) orang kepercayaan Irwan; Serta, Direktur PT Basis Utama Prima (BUP), Muhammad Yusrizki.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut nilai kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi BTS Kominfo ini mencapai Rp 8 triliun.
