Ary Egahni dan Ben Brahim/RMOL
Aliran uang korupsi Bupati Kapuas periode 2013-2018 dan 2018-2023, Ben Brahim S Bahat (BBSB) yang diduga untuk pembiayaan polling survei mulai diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut didalami tim penyidik dengan memeriksa petinggi lembaga survei Indikator Politik Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (26/6).
"Saksi Fauny Hidayat, Direktur Keuangan PT Indikator Politik Indonesia, hadir," ujar Ali kepada wartawan, Selasa pagi (27/6).
Saksi diperiksa terkait aliran uang hasil tindak pidana korupsi Ben Brahim dan istrinya, Ary Egahni yang juga menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang disertai dengan penerimaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng).
"Di antaranya yang juga dipergunakan untuk pembiayaan polling survei pencalonan kepala daerah terhadap tersangka (Ben Brahim) dan istrinya (Ary Egahni)" pungkas Ali.
Ben Brahim diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Kapuas, dan dari pihak swasta selama menjadi Bupati Kapuas selama dua periode.
Sedangkan Ary Egahni diduga aktif turut campur dalam proses pemerintahan, antara lain dengan memerintahkan beberapa kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah.
Sumber uang yang diterima Ben Brahim dari Ary berasal dari berbagai pos anggaran resmi di SKPD Pemkab Kapuas. Fasilitas dan sejumlah uang yang diterima digunakan oleh Ben Brahim untuk biaya operasional saat mengikuti Pilbup Kapuas, Pilgub Kalteng, termasuk keikutsertaan Ary dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI tahun 2019.
Dari beberapa sumber penerimaan uang itu, jumlah uang yang diterima Ben Brahim dan Ary sekitar Rp8,7 miliar. Uang itu juga digunakan untuk membayar dua lembaga survei nasional, yakni Lembaga Survei Poltracking Indonesia dan Indikator Politik Indonesia.
Selain itu, KPK juga memanggil Erma Yusriani selaku Direktur Keuangan PT Poltracking Indonesia sebagai saksi. Akan tetapi, Ali belum mengungkapkan apakah saksi Erma hadir atau tidak, dan materi apa yang didalami, apakah sama dengan saksi Fauny atau lebih dalam lagi.
