Berita

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata/Repro

Hukum

Selain Uang Tunai Rp 81,9 M, KPK Sita Aset Lukas Enembe Senilai Rp 62,7 M

SENIN, 26 JUNI 2023 | 22:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Selain uang tunai senilai Rp 81,9 miliar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menyita aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE) berupa tanah dan bangunan, emas, dan kendaraan senilai Rp 62,7 miliar.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, berawal dari kasus suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, KPK kembali mengembangkan dan menetapkan Lukas sebagai tersangka TPPU.

"Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengembalian dan pemulihan keuangan negara melalui asset recovery dalam TPPU, KPK melakukan penyitaan terhadap aset-aset," ujar Alex kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (26/6).


Selain uang tunai senilai Rp 81.998.182.074 (Rp 81,9 miliar) dalam bentuk mata uang rupiah, dolar AS dan dolar Singapura, KPK juga menyita aset dalam bentuk tanah dan bangunan senilai Rp 58.661.100.000 (Rp 58,6 miliar).

Tanah dan bangunan yang disita, yaitu berupa satu unit apartemen di Jakarta senilai Rp 2 miliar, sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi beserta bangunan di atasnya terdiri dari Hotel Grand Royal Angkasa dan bangunan lainnya di Jayapura senilai Rp 40 miliar.

Selanjutnya, satu bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di Jakarta senilai Rp5.380.000.000 (Rp 5,3 miliar), tanah seluas 682 meter persegi beserta bangunan di Jayapura senilai Rp 682 juta, tanah seluas 862 meter persegi beserta bangunan di Kota Bogor senilai Rp 4,31 miliar.

Kemudian, tanah seluas 2.199 meter persegi beserta bangunan di Jayapura senilai Rp 1.099.500.000, tanah seluas 2.000 meter persegi beserta bangunan di Jayapura senilai Rp1 miliar, satu unit apartemen di Jakarta senilai Rp510 juta, satu unit apartemen di Jakarta senilai Rp 700 juta.

Lalu, rumah type 36 di Koya Barat senilai Rp 184 juta, sertifikat hak milik tanah di Koya Koso, Abepura senilai Rp 47,6 juta, sertifikat hak milik tanah beserta bangunan berbentuk sasak NTB yang rencananya mau dibuka rumah makan di Koya Koso, Abepura senilai Rp 2,748 miliar.

Selanjutnya, KPK juga menyita aset berupa emas senilai Rp1.858.210.100 (Rp 1,8 miliar). Akan tetapi, angka tersebut masih lebih besar karena ada beberapa emas yang nilainya masih dilakukan perhitungan.

Aset emas yang disita, yaitu dua buah emas batangan senilai Rp1.782.883.600 (Rp 1,7 miliar), empat keping koin emas bertuliskan "Property of Mr Lukas Enembe" senilai Rp 41.127.000, satu buah liontin emas berbentuk kepala Singa senilai Rp34.199.500.

Selanjutnya, 12 cincin emas bermata batu, satu cincin emas tidak bermata, dua cincin berwarna silver emas putih, dan biji emas dalam satu buah Tumbler. Emas tersebut hingga saat ini nilai barangnya masih proses penaksiran.

Selain itu, KPK juga menyita aset berupa kendaraan senilai Rp 2.195.400.000 (Rp2,1 miliar), yaitu satu unit Honda HR-V senilai Rp385 juta, satu unit Toyota Alphard senilai Rp700 juta, satu unit Toyota Raize senilai Rp230 juta, satu unit Toyota Fortuner senilai Rp 516,4 juta, dan satu unit Honda Civic senilai Rp 364 juta.

Sehingga, total aset berupa tanah dan bangunan, emas, dan kendaraan yang disita KPK dalam TPPU Lukas senilai Rp62.714.710.100 (Rp 62,7 miliar) lebih.

Sedangkan jika ditotal aset keseluruhannya dengan aset berupa uang tunai, maka aset yang sudah disita KPK senilai Rp 144.712.892.174 (Rp 144,7 miliar) lebih.

"Aset-aset tersebut diduga diperoleh tersangka LE dari tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, serta tindak pidana korupsi lainnya," pungkas Alex.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya