Berita

Peneliti Perludem, Nur Amalia Salabi/RMOL

Politik

Buzzer Diprediksi Makin Marak di 2024, Akun Timses Kampanye Medsos Harusnya Tidak Dibatasi

SENIN, 26 JUNI 2023 | 19:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Potensi meningkatnya buzzer politik pada tahun Pemilu 2024, diprediksi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).  

Peneliti Perludem, Nur Amalia Salabi menjelaskan, fenomena kampanye di media sosial (Medsos) pada Pemilu 2019 memunculkan tantangan akibat kehadiran buzzer.

“Seperti di Twitter dan Facebook tidak ada iklan politik, tapi ada buzzer,” ujar Amalia dalam diskusi di Kantor The Indonesian Institute, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/6).


Dia mengatakan, salah satu penyebab buzzer dan konten-konten yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) marak, karena pembatasan akun Medsos tim kampanye calon.

“(Pada Pemilu 2019 aturannya hanya) ada 10 akun yang didaftarkan (ke KPU). Tapi sebetulnya banyak banget akun yang akun tim kampanye tapi tidak didaftarkan,” urainya.

Sementara, dia mengamati aturan sama dibuat KPU untuk kampanye Pemilu 2024. Yakni, jumlah Medsos tim kampanye dibatasi, dan berpotensi mengulang dampak polarisasi pada Pemilu 2019.

“Karena memang yang didaftarkan cuma 10 akun (Tim kampanye pengalaman Pemilu 2019), dan sekarang 20 akun, ya sama sekali tidak mengakurasikan apa yang ada gitu,” demikian Amalia menambahkan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya