Berita

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov/Net

Global

Puji Pernyataan Obama Soal Krimea, Kremlin: Itu Cukup Rasional

SABTU, 24 JUNI 2023 | 09:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pernyataan mantan Presiden AS Barack Obama baru-baru ini tentang Krimea mendapatkan pujian dari Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Menurutnya,ada beberapa pernyataan rasional yang disampaikan Obama tentang sejarah Krimea di antara wawancara tersebut.

"Dari waktu ke waktu pemikiran rasional seperti itu akhirnya menemukan jalan keluarnya," kata Peskov.


Dalam wawancara yang disiarkan CNN pada Kamis (22/6), Obama mengakui bahwa sejumlah besar penduduk di semenanjung itu mendukung posisi Rusia pada 2014.

“Ada alasan mengapa tidak ada invasi bersenjata ke Krimea (pada 2014), karena Krimea penuh dengan banyak penutur bahasa Rusia,” kata mantan pemimpin AS itu kepada Christiane Amanpour dari CNN.

"Ada simpati terhadap pandangan itu. Penduduk Krimea betpandangan bahwa Rusia mewakili kepentingannya," tambah Obama.

Peskov memuji pernyataan Obama tersebut. Menurutnya, ada banyak orang yang mendukung Rusia.

“Memang ada faksi politisi yang cukup besar yang mendukung gagasan mengembangkan hubungan baik dengan Rusia (dan) yang menentang pemberlakuan Russophobia,” kata Peskov.

Namun, mengenai perkiraan Obama tentang jumlah Krimea yang mendukung penyatuan dengan Rusia, Peskov tak sepaham. Menurutnyam Obama perlu menyebut 'mayoritas' bukan hanya sebagian.

"Ini bukan bagian tertentu dari penduduk Krimea, tetapi hampir seluruh penduduk Krimea ingin menjadi bagian dari Federasi Rusia," ujarnya.

Sebagian besar warga Krimea memilih untuk bergabung dengan Rusia dalam referendum yang diadakan pada Maret 2014, tak lama setelah kudeta yang didukung Barat menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis di Kyiv.

Banyak penduduk Krimea menolak untuk mengakui otoritas baru di Kyiv dan menyatakan keprihatinan atas potensi 'Ukrainisasi' yang dipaksakan di semenanjung, termasuk diskriminasi terhadap penutur bahasa Rusia.

Ukraina, AS, dan UE mencap pemungutan suara itu ilegal dan menggambarkannya sebagai aneksasi.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya