Communication Specialist KedaiKOPI, Rosnindar Prio Eko Rahardjo/Repro
Aspek lapangan pekerjaan hingga bantuan sosial (bansos) menjadi alasan mayoritas masyarakat Indonesia ingin ada perubahan di pemerintahan yang akan datang.
Hal itu merupakan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei KedaiKOPI bertajuk "Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 Seri I" yang melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
Communication Specialist KedaiKOPI, Rosnindar Prio Eko Rahardjo mengatakan, meskipun 77,1 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, akan tetapi sebanyak 61,3 persen menginginkan adanya perubahan.
"Loh kok bisa sudah puas kok minta berubah gitu," ujar Rosnindar saat memaparkan hasil surveinya melalui siaran langsung di kanal YouTube Survei KedaiKOPI, Jumat sore (23/6).
Sementara itu, hanya 38,7 persen menyatakan kebijakan Presiden Jokowi saat ini harus dilanjutkan oleh presiden berikutnya.
Dalam survei ini pun membeberkan alasan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan di pemerintahan yang akan datang.
"Responden KedaiKOPI itu menginginkan adanya ekonomi yang merata, jumlahnya 40,7 persen. Mereka menginginkan perubahan itu," kata Rosnindar.
Aspek selanjutnya adalah terkait lapangan pekerjaan. Di mana sebanyak 28 persen responden ingin perubahan hal tersebut. Kemudian ada 23,2 persen ingin ada perubahan dan ingin harga bahan pokok terjangkau.
"Nah sementara bantuan sosial yang tadi sebagian besar dikatakan sebagai keberhasilan atau salah satu aspek kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, justru 7,5 persen responden kami menginginkan adanya perubahan di aspek bantuan sosial," jelas Rosnindar.
Sedangkan alasan masyarakat yang ingin kebijakan Presiden Jokowi dilanjutkan, yaitu ingin adanya peningkatan kondisi ekonomi masyarakat, sebanyak 23,3 persen.
"Lagi-lagi meskipun mereka ingin melanjutkan kebijakan pemerintah, tapi mereka tetap berharap adanya peningkatan kondisi ekonomi masyarakat yang harus diubah, jumlahnya 23,3 persen. Kemudian ada lagi responden yang menginginkan perubahan terkait perubahan infrastruktur sebanyak 20,9 persen," terang Rosnindar.
Selanjutnya, ada 15,4 persen dari masyarakat yang ingin kebijakan Presiden Jokowi dilanjutkan, tetapi menginginkan adanya perubahan terkait lapangan pekerjaan.
"Ini tidak detail memang, tidak spesifik juga seperti apa yang mereka inginkan, tapi mereka mengatakan lapangan pekerjaan ini harus ada perubahan, meskipun mereka ingin melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi. Kemudian ada program yang belum selesai, dan harga pokok yang tidak terjangkau. Jadi mereka menginginkan adanya keterjangkauan terhadap harga tersebut, dan pengentasan kemiskinan," pungkas Rosnindar.
Survei yang diselenggarakan sejak 29 Mei-7 Juni 2023 ini menggunakan metode
face to face interview atau
home visit dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan error sampling kurang lebih 2,83 persen.
