Berita

Iwan Sumule dan Sri Mulyani/Net

Politik

SKANDAL RP 349 T

Iwan Sumule Minta KPK Periksa Sri Mulyani

JUMAT, 23 JUNI 2023 | 18:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Penanganan kasus transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 349 triliun yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD kembali disorot. Ini lantaran hanya ikan teri yang berhasil dijaring dari kasus besar tersebut.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule menilai kasus ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab, skandal Rp 349 triliun adalah yang terbesar selama republik berdiri.

“Padahal, Rp 349 triliun adalah jumlah terbesar dan rekor yang mungkin akan sulit terpecahkan sepanjang sejarah skandal keuangan di Indonesia,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (23/6).


Iwan Sumule meminta KPK ikut terlibat aktif dalam pengungkapan kasus di kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani tersebut. Aktor intelektual dan pihak-pihak yang abai sehingga keuangan negara bisa bobol dalam jumlah jumbo. Salah satunya, dengan berani memeriksa Sri Mulyani.

Dia mengingatkan bahwa kinerja Kemenkeu dalam mengelola keuangan negara yang seperti ini tidak saja membahayakan negara. Tapi juga berbahaya bagi Joko Widodo sebagai presiden.

Sebab, selain temuan skandal bernilai fantastis itu, Kemenkeu juga mencetak utang secara ugal-ugalan. Dalam hitungan anggota DPR dari Fraksi Golkar, M. Misbakhun utang negara bahkan sudah melebih 60 persen dari pendatan domestik bruto (PDB).

“Presiden Jokowi mesti evaluasi Menkeu SMI. Iya nggak sih?” tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya