Dugaan korupsi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyeruak pada Direktorat Jenderal Pajak, merupakan gambaran budaya instansi pemerintahan korup.
Hal tersebut disampaikan Menko Ekuin era Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli, dalam sebuah dialog baru-baru ini yang ditayangkan di YouTube dan dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/6).
"Corporate culture-nya Departemen (Kementerian) Keuangan itu memang korup. Tapi bukan semuanya. Dari ribuan pegawainya banyak yang bener. Tapi ada lah 100 orang yang memang brengsek," ujar Rizal Ramli.
Ia menguraikan, kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kemenkeu senilai Rp 349 triliun terbilang fantastis.
"Kasus Departemen Keuangan ini Rp 349 triliun, kebanyakan
money laundering. Itu (sama dengan) 23 miliar dolar (Amerika Serikat). Luar biasa dalam sejarah ekonomi dunia," tuturnya.
Kategorisasi luar biasa yang dia sematkan pada kasus Kemenkeu itu, didasarkan pada pengalaman kasus serupa di luar negeri, dan dikaitkan dengan proses penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat.
"Kalau ada pejabat di Amerika, di Eropa
money laundering 10 juta dolar saja, habis dia. Ini kita bayangkan, 23 miliar dolar, Rp 349 triliun, terlalu besar," ucapnya.
Menurutnya, terungkapnya kasus dugaan TPPU yang mulanya terungkap dari kasus Rafael Alun Trisambodo, sulit dituntaskan lantaran Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati tidak memiliki kemampuan.
"Sri Mulyani tidak punya kapasitas untuk membenahi, karena dia lap kotor," tandasnya.
