Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

Catatan DPR Usai Pemerintah Cabut Status Pandemi Covid-19

JUMAT, 23 JUNI 2023 | 03:44 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Setelah pemerintah mencabut status pandemi Covid-19, DPR memberikan sejumlah catatan kritis untuk langkah selanjutnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, transisi dari pandemi ke endemi memerlukan kesiapan yang luar biasa agar prosesnya berjalan baik dan tidak menimbulkan ekses sampingan.

“Kemandirian alkes dan farmasi, termasuk dalam hal ini testing instrumen (PCR kits) dan peralatan di faskes, obat-obatan hingga ketersediaan vaksin penting disiapkan pemerintah seiring pencabutan status pandemi," kata Netty, Kamis (22/6).

Netty melanjutkan, pemerintah perlu memperhatikan kesiapan aspek sosial, ekonomi dan budaya. Alasannya, pandemi telah membentuk kebiasaan waspada kesehatan. Ia meminta pemerintah memastikan kebiasaan seperti memakai masker, cuci tangan dan tidak berkerumun tetap terjaga.

Netty mengingatkan pemerintah agar memastikan kondisi ketahanan pangan nasional membaik. Tujuannya, agar keluarga dapat hidup sehat dengan asupan bergizi yang aman, mudah dan murah.

"Dengan tingkat perekonomian keluarga yang baik, budaya kepatuhan dan perilaku hidup bersih dan sehat tinggi, maka negara kita dengan pendekatan community based Initiative/empowerment akan lebih siap menghadapi segala tantangan ke depan,” kata Netty.

Politisi perempuan PKS ini juga mendesak pemerintah agar memastikan tidak terjadi gap fasilitas kesehatan yang lebar antar daerah. Kata Netty. mulai dari SDM, perbekalan, pembiayaan, sistem informasi dan fasilitas pelayanan kesehatan harus dipastikan setara.

Ia mengingatkan pemerintah harus menjadikan ketahanan sistem kesehatan sebagai prioritas dalam penguatan dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

"Selama hal ini belum terwujud, kita akan kesulitan menuju new endemic desease Covid-19,” demikian catatan Netty.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga mendorong agar ditingkatkannya anggaran penelitian dan pengembangan dalam menuju kemandirian farmasi dan alat kesehatan.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Tiga Hakim PN Surabaya Tersangka Dugaan Suap Diperiksa di Kejagung

Selasa, 05 November 2024 | 14:04

Beberapa Jam Sebelum Pilpres AS, Korut Luncurkan Rudal Balistik ke Laut Timur

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Pembiayaan Hijau Jadi Kunci Percepatan SDGs

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Rapat Bareng Kementan

Selasa, 05 November 2024 | 13:57

Cegah Pelanggaran Etik, DKPP Rakor Bareng 622 Penyelenggara Pemilu

Selasa, 05 November 2024 | 13:53

Susun Prolegnas 2025-2029, Baleg DPR Bahas Revisi UU Hak Cipta

Selasa, 05 November 2024 | 13:51

BPOM Sita Puluhan Ribu Kemasan Latio Imbas Kasus Keracunan

Selasa, 05 November 2024 | 13:45

Laporan Dugaan Gratifikasi Private Jet Kaesang Masih Berproses di KPK

Selasa, 05 November 2024 | 13:36

DKPP Terima 584 Pengaduan Pilkada, Terbanyak di Sumut

Selasa, 05 November 2024 | 13:35

Masih Sakit, Megawati Belum Bisa Bertemu Prabowo

Selasa, 05 November 2024 | 13:20

Selengkapnya