Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan/Ist

Politik

6 Fraksi DPR Sepakat Usulkan Masa Jabatan Kades Diperpanjang, Tamil Selvan: Ini Pola Politik Transaksional Jabatan

KAMIS, 22 JUNI 2023 | 22:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

rmol.idPartai politik yang mendukung usulan masa jabatan Kepala Desa (Kades) menjadi 9 tahun dan bisa 2 periode, dianggap parpol yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongan.

Begitu yang disampaikan komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan, menanggapi adanya 6 fraksi di DPR RI yang setuju terhadap usulan masa jabatan Kades diperpanjang jadi 9 tahun.

"Partai politik yang mendukung masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun, bahkan hingga bisa 2 periode adalah partai politik yang pragmatis, yang hanya mementingkan kepentingan politiknya pribadi. Ini benar-benar sebuah pola politik transaksional kebijakan," ujar Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/6).

Bahkan, Tamil melihat, hal tersebut sudah masuk ke ranah kolusi, karena adanya pola politik transaksional kebijakan.

"Kemudian di sisi lain, mengingat bahwasanya PDIP yang sangat getol tentang hal ini, jangan-jangan memang ini disiapkan sebagai landasan konstitusi. Sehingga suatu hari jabatan presiden itu bisa dibuat juga menjadi 9 tahun dan dua periode," tutur Tamil.

Padahal, menurut dosen Universitas Dian Nusantara ini, Kades merupakan "raja kecil" di wilayahnya, yang bekerja untuk calon-calon tertentu pada setiap pelaksanaan Pemilu.

"Sudahlah, ini kita enggak usah pura-pura tidak melihat hal itu. Jadi ini adalah pola-pola penggembosan secara konstitusi, yang sangat berbahaya jika ini bisa terjadi atau jika ini bisa diputuskan dan menjadi suatu ketentuan," pungkas Tamil.

Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR yang tengah menyusun draf revisi UU 6/2014 tentang Desa pada hari ini, Kamis (22/6), sebanyak 6 fraksi di DPR RI sepakat mengusulkan masa jabatan Kades yang diubah menjadi 9 tahun dengan maksimal kepemimpinan selama 2 periode.

Adapun, 6 fraksi yang menyetujui usulan tersebut adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PKB, PKS, Partai Gerindra. Sementara, fraksi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PAN belum menyatakan sikapnya lantaran tidak hadir dalam penyusunan draf tersebut. rmol.id

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Tarik Wisatawan Lewat Jelajah Wisata Religi di Jakarta

Minggu, 09 Maret 2025 | 15:07

Arief Poyuono Prediksi PSI Bubar 2029

Minggu, 09 Maret 2025 | 14:49

Manuver Tak Biasa, Rusia Manfaatkan Jalur Pipa Gas Tua dalam Perang Ukraina

Minggu, 09 Maret 2025 | 14:43

Jubir Militer Israel Daniel Hagari Gagal Naik Jabatan hingga Dipecat

Minggu, 09 Maret 2025 | 14:25

Partai Buruh Bakal Gelar Aksi Lima Hari di Pabrik Sritex

Minggu, 09 Maret 2025 | 14:20

Bertepatan Ramadan, Tom Lembong: Rabu Abu Tahun Ini Ekstra Spesial

Minggu, 09 Maret 2025 | 14:08

Menteri KP dan Gubernur Jakarta Sambut Sekjen Partai Komunis Vietnam

Minggu, 09 Maret 2025 | 14:04

Ceramah di Masjid ITB, Anies Ajak Generasi Muda Tetap Kritis

Minggu, 09 Maret 2025 | 13:58

Masyarakat Pesisir Rugi Besar Akibat Kasus Pagar Laut

Minggu, 09 Maret 2025 | 13:40

Kerry Riza Jadi Tumbal Riza Chalid

Minggu, 09 Maret 2025 | 12:58

Selengkapnya