Polri: Tempat Kursus untuk Sertifikasi Mengemudi Harus Terakreditasi dan Berbadan Hukum

Lembaga yang dapat mengeluarkan sertifikasi kursus dan pelatihan mengemudi harus terakreditasi serta berbadan hukum.

"Ada sertifikat tetapi yang membuat badan usaha silakan yang lain, sekolah-sekolah mengemudi pihak ketiga, dalam aturan dikatakan terakreditasi," kata Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Yusri Yunus dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/6).

Artinya, kata Yusri, sertifikat mengemudi itu dikeluarkan oleh pihak ketiga dan bukan dari kepolisian. Tentunya, tempat kursus mengemudi harus memenuhi persyaratan, salah satunya terdaftar di tiga kementerian.

"Pertama dia berbadan hukum yang resmi kemudian harus ada keterlibatan Kemenaker, Kemendikbud untuk dia punya legitimasi, juga Kemenhub untuk kendaraan-kendaraan yang dipakai latihan apakah sudah sesuai uji tipe atau belum," kata Yusri.

Karena itu, lanjutnya, syarat sertifikasi mengemudi bagi pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) A belum berlaku.

Terkait aturan sertifikasi mengemudi tertuang dalam Perpolri 2/2023 yang diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tanggal 8 Februari 2023.

Dalam Pasal 7 Perpolri mengatur tentang persyaratan sertifikat verifikasi dari sekolah mengemudi di poin 3 dan 3a.

Poin 3: “Melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi dengan memperlihatkan yang aslinya”.

Poin 3a: “Melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, bagi pemohon SIM perorangan yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi atau belajar sendiri”.