Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Cegah TPPO, Imigrasi Bandung Perketat Pembuatan Paspor

RABU, 21 JUNI 2023 | 21:13 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) turut dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperketat pembuatan paspor bagi para pemohon.

Kepala Imigrasi Kelas 1A TPI Bandung, Arief Hazairin Satoto mengatakan, pihaknya memerintahkan petugas untuk tegas dalam proses wawancara, serta teliti saat mengecek semua data pemohon. Petugas harus memastikan semua data lengkap dan orang yang diwawancarai memberikan keterangan yang benar.

"Layani para pemohon paspor dengan baik sesuai SOP. Namun tetap waspadai bilamana ada hal-hal yang mengganjal dari pemohon, segera laporkan kepada pimpinan secara berjenjang," ucap Arief dalam keterangan tertulis yang dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (21/6).


Dikatakan Arief, pencegahan TPPO dilakukan pihaknya dengan menunda penerbitan paspor bagi 167 pemohon pada 2022. Sedangkap pada 2023, tercatat ada 59 paspor yang ditunda penerbitannya.

"Jumlah tersebut tentunya banyak faktor yang ditemui petugas saat melakukan tahapan seleksi data pemohon hingga tahapan wawancara pemohon," ujar Arief.

Arief kembali mengingatkan jajaranya agar terus mewaspadai pemohon yang diduga pekerja migran nonprosedural, sekaligus menunda pembuatan paspor paling lama dua tahun.

"Semua jajaran Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung harus melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai ketentuan," tandas Arief.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya