Berita

Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Adhie Massardi/Repro

Politik

Adhie Massardi: Gatot Nurmantyo itu Mualaf Demokrasi

RABU, 21 JUNI 2023 | 14:51 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Sosok mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo di mata aktivis Adhie Massardi merupakan tokoh yang demokratis. Bahkan ia berani menyebut Gatot orang paling demokratis di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Hal itu disampaikan Adhie Massardi yang juga Komite Eksekutif KAMI dalam Orasi Kebangsaan Gatot Nurmantyo dan Tokoh Indonesia di Al Jazeerah Function Hall, Jakarta Timur, Rabu (21/6).

Awalnya, mantan Jurubicara Presiden Gus Dur ini menceritakan gaya kepemimpinan demokratis Gatot sebagai Presidium KAMI. Salah satunya saat Komite Eksekutif KAMI mengevaluasi pernyataan-pernyataan KAMI Lintas Provinsi yang dianggap tidak sejalan dengan pusat.


Kepada Adhie Massardi dkk, Gatot justru meminta agar KAMI Lintas Provinsi diberikan hak kebebasan berpendapat dan dihormati apa pun pendapatnya.

"Karena kita tidak mau mengakui kekalahan soal demokrasi dengan Pak Gatot yang dari militer, biasanya saya bilang, beliau mualaf demokrasi. Biasanya kalau mualaf itu taat kepada syariat-syariatnya," kata Adhie Massardi.

Bagi Adhie, perjalanan Gatot cukup menarik sebelum akhirnya memimpin KAMI. Saat menjadi Panglima TNI, kata Adhie, Gatot sudah mengalami dua situasi, yakni iklim komando dan iklim demokrasi yang berkembang di civil society.

"Beliau mungkin ketika menjadi perwira banyak memantau kampus-kampus yang menggelar mimbar demokrasi, dibebaskan, tidak ada perintah penangkapan dan penembakan. Jadi Hal-hal demikian sudah biasa di benak Pak Gatot," sambung Adhie.

Pengalaman tersebutlah yang kemudian diaplikasikan Gatot saat menjadi Presidium KAMI, yakni membuka ruang demokrasi seluas-luasnya.

"Saya paham betul bagaimana beliau (Gatot) paham demokrasi," demikian kata Adhie Massardi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya