Cegah Transaksi Politik, Jimly Asshiddiqie Usul Wapres Dipilih MPR RI

Tak hanya Presiden, Wakil Presiden juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan. Sayangnya, dalam proses menentukan Wapres ini kerap diwarnai politik transaksional.

Posisi wapres yang sering dipandang sebagai ban serep, seringkali hanya dijadikan alat untuk memperkuat elektabilitas dan popularitas calon presiden saja. Bahkan, wapres cuma dianggap penyandang dana.

Untuk menghentikan praktik politik transaksional ini, anggota MPR RI dari unsur kelompok DPD RI Profesor Jimly Asshiddiqie mengatakan perlu adanya pembenahan dalam sistem pemerintahan dan kepresidenan.

"Semua pimpinan partai kasak kusuk bertransaksi ini tidak sehat untuk kualitas kepemimpinan nasional ke depan. Jadi terbentuknya pasangan ini berdasarkan hasil transaksi," kata Jimly saat menjadi narasumber dalam diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Gedung DPR RI, Rabu (21/6).

"Bagaimana sebaiknya? Menurut saya biar Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Wakilnya dipilih oleh MPR. Dari usulan 2 calon yang diajukan oleh presiden," sambungnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan, dengan wapres dipilih oleh MPR maka memudahkan untuk mengkoordinasikan partai koalisi.

"Tetapi dia itu tetap pembantunya presiden. Dia mesti tunduk dengan presiden," tegas Senator Jakarta itu.