Berita

Tentara Swedia/Net

Dunia

Pertahanan Militer Rentan, Swedia Harus Cepat Masuk NATO

SELASA, 20 JUNI 2023 | 15:31 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Laporan yang dikeluarkan militer Swedia berjudul “Serious Times” mengungkap bagaimana kerentanan pertahanan yang dimiliki negara itu di tengah konflik militer di negara tetangga Rusia dan Ukraina.

Meski tidak secara gamblang menyebut Rusia sebagai sumber ancaman, tetapi laporan itu menyoroti bagaimana perkembangan perang di Eropa dan agresivitas China di Taiwan telah berpengaruh pada keamanan internasional.

Pola tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan militer dalam konflik geopolitik benar-benar nyata.


Anggota parlemen konservatif yang ikut menulis laporan tersebut, Hans Wallmark, mendesak agar Swedia dapat segera masuk dalam NATO agar keamanannya dapat terjamin.

“Potensi serangan bersenjata terhadap Swedia tidak dapat dipungkiri. Swedia akan aman jika sudah masuk NATO," ungkapnya, seperti dimuat The Defense Post pada Selasa (20/6).

Anggota penulis lainnya, yang merupakan mantan menteri pertahanan, Peter Hultqvist, mengatakan bahwa Swedia membutuhkan jumlah tentara yang lebih besar pada 2025-2030.

"Dibutuhkan setidaknya 10.000 wajib militer per tahun, naik dari level saat ini sekitar 5.000 menjadi 6.000," kata Hultqvist.

Swedia keluar dari zona netralitasnya sejak perang Rusia meletus tahun lalu.

Negara nordik itu memilih untuk bergabung dengan NATO, namun keanggotaannya terhambat karena perselisihannya dengan Hongaria dan Turki.

Swedia merasa terjamin jika masuk NATO karena berdasarkan klausul pertahanan kolektif Pasal 5 NATO, ketika satu negara diserang maka anggota lainnya juga akan ikut membela.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya