Berita

Mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Wahidah Suaib/Net

Politik

Mantan Anggota Bawaslu: KPU Boros Anggaran Jika Sidakam Tak Bisa Diakses Publik

SELASA, 20 JUNI 2023 | 14:53 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Akses publik terhadap sistem informasi dana kampanye (Sidakam) diharapkan terbuka luas. Namun jika sebaliknya, penggunaan anggaran pengembangan teknologi informasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) patut dipertanyakan.

Mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Wahidah Suaib menjelaskan, sistem informasi kepemilkan yang telah dibuat KPU, belakangan menuai kontroversi.

Dia menyebutkan, seperti sistem informasi partai politik (Sipol) hingga sistem informasi pencalonannya (Silon) tidak terbuka luas untuk publik, karena ada data-data yang ditutupi.


"Kita kembalikan pada prinsip penggunaan teknologi informasi. Itu kan salah satu tujuannya untuk transparansi dan akuntabilitas," ujar Wahidah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/6).

Mengingat pengalaman Sipol dan Silon, menurutnya sistem informasi dana kampanye (Sidakam) juga berpotensi tidak bisa diakses masyarakat luas.

"Kalau sistem diadakan tapi akses sulit atau terbatas, maka itu menyalahi prinsip penggunaan teknologi informasi tersebut, yang menjadi dasar KPU membuat Sidakam, atau sama halnya dengan Sipol dan sistem yang lain," tuturnya.

Maka dari itu, Wahidah bertanya-tanya maksud dan tujuan pembuatan dan penggunaan Sidakam ataupun sistem teknologi informasi lainnya, karena membangunnya memakai anggaran negara.

"Kalau kemudian ini tidak bisa diakses optimal, bukan kah itu juga bagian dari pemborosan anggaran negara? Karena kan menciptakan sistem pastinya membutuhkan anggaran," katanya.

"Saya rasa kita kembalikan ke situ juga, bahwa penggunaan anggaran pemilu harus terimplementasi sesuai dengan tujuan dari pengadaan atau apapun sistem itu," demikian Wahidah menambahkan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

DPR Minta Pengusaha Klub Malam Jangan Beri Ruang Peredaran Narkoba

Selasa, 09 Juni 2026 | 02:09

Telkom Bersama KIP Dukung Literasi Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:45

Buku ‘Presiden Solusi’ Ulas Rekam Jejak Transformasi Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:20

Ratifikasi ILO C188 Jangan Ulangi Kesalahan Implementasi MLC 2006

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:01

Miris! Purbaya Belum Siapkan Insentif buat Pedagang Tahu Tempe

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:42

Keanu Bantah Terima Duit Penipuan Jemaah Umrah Hanania

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:16

Ketum PPP Mardiono Dilaporkan ke Polisi, Dugaan Pemalsuan Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:12

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Bupati Muara Enim Dkk Langsung Digiring ke KPK Usai Terjaring OTT

Senin, 08 Juni 2026 | 23:45

Segel Gerai Tiffany & Co Dibuka Usai Sepakat Bayar Denda Rp97,49 M

Senin, 08 Juni 2026 | 23:16

Selengkapnya