Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Demi Percepat Pemilu Libya, PBB Intensifkan Negosiasi

SELASA, 20 JUNI 2023 | 13:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) akan meningkatkan intensitas negosiasi dengan pihak-pihak yang bertikai di Libya untuk dapat segera melaksanakan pemilu di negara tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Utusan Khusus PBB untuk Libya, Abdoulaye Bathily, yang menyampaikan harapannya agar penyelesaian akhir terkait masalah-masalah yang menghalangi jalannya pemilu di negara Afrika Utara itu, dapat segera dicapai dalam beberapa bulan mendatang.

Menurutnya proses politik di Libya kini telah mencapai titik kritisnya. Untuk itu, dalam mengakhiri krisis tersebut, menurutnya Dewan Keamanan PBB perlu mengakhiri status quo di negara itu, serta meningkatkan tekanannya pada partai, dan membuka dialog.

"Saya berencana meningkatkan negosiasi yang melibatkan pemangku kepentingan utama atau perwakilan yang terpercaya untuk mencapai penyelesaian akhir tentang masalah-masalah yang diperdebatkan, sehingga rancangan undang-undang dapat diterapkan dan pemilihan yang sukses dapat dilaksanakan melalui kesepakatan politik yang inklusif," ujarnya.

Sejak 6 Juni lalu, Libya dikabarkan tengah mengintensifkan rancangan undang-undang untuk pemilihan presiden dan parlemen. Namun RUU itu masih terus diperdebatkan oleh kelompok yang bertikai, sehingga saat ini, belum ada tanggal pasti yang ditetapkan untuk pemilu berikutnya di Libya.

Seperti dimuat Al Arabiya pada Selasa (20/6), menurut Bathily, ada empat masalah yang diperbincangkan dalam rancangan undang-undang itu, yaitu mengenai kriteria kelayakan calon presiden, pemungutan suara putaran kedua, tidak ada pemilihan parlemen jika pemilihan presiden gagal di putaran pertama, dan pembentukan pemerintahan sementara baru sebelum pemilu.

Tanpa capaian kesepakatan atas isu-isu tersebut, pemilihan di Libya disebut berisiko terjebak kembali dalam situasi buntu seperti yang terjadi pada 2021 lalu, yang berpotensi menyebabkan polarisasi dan destabilisasi yang lebih besar di negara itu.

Libya, yang merupakan negara kaya minyak, jatuh ke dalam kekacauan setelah pemberontakan yang didukung oleh NATO menggulingkan dan membunuh mantan diktator Moammar Gadhafi pada tahun 2011.

Pasca-revolusi, negara itu terpecah menjadi pemerintahan yang bersaing di bagian timur dan barat, yang didukung oleh milisi-milisi dan pemerintah asing.

Krisis politik kemudian terjadi di negara itu, setelah mereka gagal mengadakan pemilu pada 24 Desember 2021, dan penolakan Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah, yang memimpin pemerintahan transisi di ibu kota Tripoli diminta mundur.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Bertemu Megawati Bakal Jadi Sowan Pamungkas Prabowo

Kamis, 07 November 2024 | 16:09

Kemenangan Trump Jadi Alarm Bahaya Bagi Perekonomian RI?

Kamis, 07 November 2024 | 16:02

BSSN Sudah Siapkan Operasi Siber Pengamanan Pilkada 2024

Kamis, 07 November 2024 | 15:52

WhatsApp Siapkan Fitur Baru untuk Cek Keaslian Foto dalam Pesan

Kamis, 07 November 2024 | 15:44

Mendagri Dorong Pemda Dukung Program Prioritas Prabowo-Gibran

Kamis, 07 November 2024 | 15:26

BSI Dukung Program Gizi Nasional Melalui Kemitraan dengan BGN

Kamis, 07 November 2024 | 15:25

Pemberantasan Judi Online Langkah Tegas yang Dinanti Sejak Lama

Kamis, 07 November 2024 | 15:21

Komisi I DPR Dukung BSSN Perkuat Keamanan Siber

Kamis, 07 November 2024 | 15:16

Trump Raih Kemenangan, Ancaman Tarif 60 Persen untuk China Jadi Sorotan

Kamis, 07 November 2024 | 15:10

Mayor Teddy Tidak Perlu Lagi Selalu Dampingi Prabowo

Kamis, 07 November 2024 | 14:58

Selengkapnya