Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Demi Percepat Pemilu Libya, PBB Intensifkan Negosiasi

SELASA, 20 JUNI 2023 | 13:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) akan meningkatkan intensitas negosiasi dengan pihak-pihak yang bertikai di Libya untuk dapat segera melaksanakan pemilu di negara tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Utusan Khusus PBB untuk Libya, Abdoulaye Bathily, yang menyampaikan harapannya agar penyelesaian akhir terkait masalah-masalah yang menghalangi jalannya pemilu di negara Afrika Utara itu, dapat segera dicapai dalam beberapa bulan mendatang.

Menurutnya proses politik di Libya kini telah mencapai titik kritisnya. Untuk itu, dalam mengakhiri krisis tersebut, menurutnya Dewan Keamanan PBB perlu mengakhiri status quo di negara itu, serta meningkatkan tekanannya pada partai, dan membuka dialog.

"Saya berencana meningkatkan negosiasi yang melibatkan pemangku kepentingan utama atau perwakilan yang terpercaya untuk mencapai penyelesaian akhir tentang masalah-masalah yang diperdebatkan, sehingga rancangan undang-undang dapat diterapkan dan pemilihan yang sukses dapat dilaksanakan melalui kesepakatan politik yang inklusif," ujarnya.

Sejak 6 Juni lalu, Libya dikabarkan tengah mengintensifkan rancangan undang-undang untuk pemilihan presiden dan parlemen. Namun RUU itu masih terus diperdebatkan oleh kelompok yang bertikai, sehingga saat ini, belum ada tanggal pasti yang ditetapkan untuk pemilu berikutnya di Libya.

Seperti dimuat Al Arabiya pada Selasa (20/6), menurut Bathily, ada empat masalah yang diperbincangkan dalam rancangan undang-undang itu, yaitu mengenai kriteria kelayakan calon presiden, pemungutan suara putaran kedua, tidak ada pemilihan parlemen jika pemilihan presiden gagal di putaran pertama, dan pembentukan pemerintahan sementara baru sebelum pemilu.

Tanpa capaian kesepakatan atas isu-isu tersebut, pemilihan di Libya disebut berisiko terjebak kembali dalam situasi buntu seperti yang terjadi pada 2021 lalu, yang berpotensi menyebabkan polarisasi dan destabilisasi yang lebih besar di negara itu.

Libya, yang merupakan negara kaya minyak, jatuh ke dalam kekacauan setelah pemberontakan yang didukung oleh NATO menggulingkan dan membunuh mantan diktator Moammar Gadhafi pada tahun 2011.

Pasca-revolusi, negara itu terpecah menjadi pemerintahan yang bersaing di bagian timur dan barat, yang didukung oleh milisi-milisi dan pemerintah asing.

Krisis politik kemudian terjadi di negara itu, setelah mereka gagal mengadakan pemilu pada 24 Desember 2021, dan penolakan Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah, yang memimpin pemerintahan transisi di ibu kota Tripoli diminta mundur.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya