Berita

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto/Net

Politik

Tiga Opsi Golkar dalam Mengarungi Pilpres 2024

SELASA, 20 JUNI 2023 | 13:38 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai Golkar sebagai partai dengan kursi terbesar kedua dapat memanfaatkan peluang dari para koalisi yang sudah mengusung calon presiden. Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby mengurai bahwa ada beberapa pilihan yang bisa dimaksimalkan Partai Golkar di pentas Pilpres 2024.

Pertama, katanya, Partai Golkar bisa menawarkan ketua umumnya, Airlangga Hartarto sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Airlangga akan bersaing keras dengan Erick Thohir dan kandidat cawapres lainnya.

“Namun perlu disepakati oleh Muhaimin Iskandar,” tegas Adjie kepada wartawan, Selasa (20/6).


Kedua, Partai Golkar bisa membentuk poros keempat dalam Pilpres 2024 dengan menggandeng PAN. Dalam poros keempat ini, Airlangga Hartarto sebagai capres dan Zulkifli Hasan sebagai cawapres.

Poros keempat berpotensi terjadi jika PAN gagal mempromosikan Erick Thohir sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Di saat bersamaan, Airlangga gagal menjadi cawapres siapapun.

“Tapi bukankah poros keempat ini akan dikalahkan? Itu sudah diperhitungkan dengan harapan Pilpres 2024 berlangsung dua putaran. Walau kalah di putaran pertama, poros keempat akan ikut yang potensial menang di putaran kedua. Mereka tetap bisa ikut perahu pasangan capres lain di putaran kedua,” sambungnya.

Sementara dalam opsi ketiga, Airlangga Hartarto tidak menjadi capres atau cawapres, tapi akan memperoleh posisi penting dalam kabinet capres terpilih, seperti posisi Luhut Binsar Panjaitan di era Presiden Jokowi.

“Kelebihan Airlangga Hartarto membawa Partai Golkar, pengalaman di pemerintahan, sumber dana, dan kekuatan yang jarang dimiliki cawapres lain,” ujarnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya