Berita

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg/Net

Dunia

Stoltenberg: China Bukan Musuh, Dekati tetapi Jangan Bergantung pada Rezim Otoriter

SELASA, 20 JUNI 2023 | 07:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Negara-negara anggota NATO boleh saja terlibat kerja sama dan perdagangan dengan China. Namun begitu, mereka harus mengurangi ketergantungan pada impor China.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengingatkan hal itu saat berbicara pada Hari Industri, yang diselenggarakan oleh Federasi Industri Jerman, Senin (19/6).

Ia juga menekankan agar anggota NATO  menahan diri dari mengekspor teknologi canggih ke China.


"China bukan musuh kita, dan kita akan terus berdagang dan berhubungan dengan China. Namun pada saat yang sama, kita harus menghindari ketergantungan yang membuat kita rentan. Kita harus mengakhiri ketergantungan kita pada rezim otoriter," katanya.

Anggota NATO tidak boleh bergantung sepenuhnya pada China untuk bahan baku dan produk penting, termasuk mengekspor teknologi yang dapat digunakan untuk melawan NATO, atau kehilangan kendali atas infrastruktur penting, seperti jaringan 5G, pesan Stoltenberg, seperti dimuat TASS.

"Masalah hubungan dan ketergantungan dengan China, bukanlah "lanskap hitam-putih", tetapi 'lanskap kabur', di mana kita harus membuat keputusan sulit," lanjut Stoltenberg.

Bertahun-tahun yang lalu, banyak yang berpikir bahwa semakin banyak berdagang dengan China, maka mereka akan semakin liberal, lebih terbuka, dan lebih demokratis. Namun, kata Stoltenberg kenyataannya adalah China saat ini kurang liberal dan lebih otoriter dibandingkan 20 tahun lalu.

Stoltenberg kemudian merujuk pada perlakuan China terhadap minoritas di negara itu bersikap di Laut China Selatan. Ia juga mengklaim, tanpa memberi rincian, bahwa China mencoba untuk mendekati NATO untuk menyuap sekaligus mengancam.

"Ini memastikan bahwa ada risiko ketika kita mengembangkan ketergantungan pada bahan baku penting dari China,” ujar Stoltenberg.

"Ini bukan tentang mengisolasi China. Kita harus bersaing, terus berdagang dan terlibat dengan Beijing. Namun, di beberapa pasar, seperti komoditas tertentu yang kritis, kecanduan dapat membuat kita rentan," tegasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya