Berita

Aktivis Kolaborasi Rakyat Jakarta, Andi Sinulingga/Net

Politik

Andi Sinulingga: Banyak Proyek Bermasalah, Alasan Mereka Takut Pemimpin ke Depan Tidak Bisa Dipegang

SENIN, 19 JUNI 2023 | 08:17 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ada alasan mendasar mengapa pemimpin selanjutnya harus bisa dipegang. Salah satunya agar bisa mengamankan sejumlah proyek yang berpotensi bermasalah di kemudian hari.

Begitu kira-kira intisari dari pernyataan Aktivis Kolaborasi Rakyat Jakarta, Andi Sinulingga dalam kicauannya pada Sabtu (17/6) yang dikutip redaksi Senin (19/6).

Dalam kicauan itu dia menyoroti pemberitaan tentang dua proyek kerjasama antara Indonesia dan China yang paling bermasalah. Dalam pemberitaan tersebut, Direktur Studi China-Indonesia Center of Economic and Law Studies (Celios) M. Zulfikar Rakhmat mengurai bahwa Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dan nikel di Morowali adalah dua proyek yang paling bermasalah.


Khusus untuk kereta cepat, Zulfikar menilai proses pembuatannya sudah banyak bermasalah. Sekalipun nanti berhasil beroperasi, proses balik modal akan butuh waktu lama. Apalagi jika tiket dibanderol mahal dan masyarakat kesulitan untuk membelinya.

Sementara untuk proyek nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, Zulfikar menyoroti proyek pertambangan dan pengolahan terintegrasi PT Vale Indonesia Tbk (Vale) dan PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia (BNSI). Katanya, proyek tersebut berdampak pada masyarakat setempat. Masalahnya beragam dan jumlah yang sudah dibangun juga terus bertambah, sehingga pemerintah harus hati-hati.

Atas uraian itu, Andi Sinulingga menyimpulkan bahwa keberadaan proyek-proyek bermasalah menjadi alasan mengapa ada sekelompok orang yang ingin agar pemimpin selanjutnya tetap berasal dari pihaknya. Sebab, ada ketakutan jika sampai dipegang pihak lain, maka akan membongkar semua kebobrokan proyek-proyek tersebut.

“Banyak proyek bermasalah dan korup, itulah yang bikin mereka takut sekali terbongkar jika pemimpin ke depan tak bisa mereka pegang,” demikian Andi Sinulingga.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya