Berita

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un bersama rakyatnya/KCNA

Dunia

Kecam BBC, Dermot Hudson: Jika Rakyat Korut Kelaparan, Tak Mungkin Mereka Luncurkan Roket

MINGGU, 18 JUNI 2023 | 21:03 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Berbagai media Barat kerap kali melaporkan informasi yang salah mengenai Korea Utara. Bahkan informasi tersebut mereka bagikan meski tidak mengetahui kenyataan di lapangan yang sesungguhnya.

Begitu kiranya kecaman yang dilontarkan oleh aktivis asal Inggris, Dermot Hudson, terkait banyaknya informasi salah mengenai Korea Utara di publik. Secara khusus, kecaman tersebut ia tujukan kepada BBC yang baru saja merilis program dengan tajuk "Inside North Korea".

Hudson yang merupakan pemimpin British Group for the Study of the Juche Idea dan United Kingdom Korean Friendship Association (KFA UK) menyebut program tersebut bukan hanya tidak akurat dan menyesatkan, namun juga menampilkan bias yang ekstrem dan sulit dipercaya.


"Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan. Tidak ada pejabat atau diplomat RRDK yang diwawancarai," ujarnya.

Bahkan, sebagai pihak yang dikenal dekat dengan Korea Utara, Hudson menyayangkan bahwa pihak BBC tidak berusaha mengonfirmasi atau bertanya kepada KFA UK untuk dimintai sudut pandang.

"Program tersebut sebenarnya menggunakan materi dari 'Daily NK' Korea Selatan, sebuah situs web propaganda anti-RRDK Korea Selatan yang terkait dengan CIA Amerika Serikat dan NIS Korea Selatan serta ultra kanan, fasis, dan nazi Korea Selatan," jelasnya.

Menurut Hudson, Daily NK telah menerima dana dari pemerintah AS melalui organisasi National Endowment for Democracy.

Meski merilis berbagai informasi mengenai Korea Utara, namun nyatanya Daily NK tidak memiliki reporter atau kontributor di dalam negara itu. Bahkan informasi yang disebar oleh Daily NK sering kali terbukti salah.

Salah satu informasi salah yang kerap dimuat oleh Daily NK, yang kemudian dikutip oleh media-media mainstream, merupakan kondisi rakyat Korea Utara yang disebut kesusahan mendapat makanan.

Pada kenyataannya, rakyat Korea Utara mendapat makanan yang dipasok oleh negara dengan harga rendah, alih-alih membeli di pasar. Harga-harga di sana pun dikontrol ketat oleh Komisi Harga Negara.

"Jika rakyat RRDK kelaparan mereka tidak akan bisa meluncurkan roket atau melakukan program pembangunan perumahan besar-besaran. Bodoh mengatakan mereka kelaparan," tegas Hudson.

Sementara itu, informasi tidak berdasar yang dirilis oleh Daily NK justru dikutip oleh media-media ternama, termasuk BBC.

"Kami benar-benar menolak fitnah Anda terhadap Rakyat Korea dan sistem sosialisnya," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya