Berita

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un bersama rakyatnya/KCNA

Dunia

Kecam BBC, Dermot Hudson: Jika Rakyat Korut Kelaparan, Tak Mungkin Mereka Luncurkan Roket

MINGGU, 18 JUNI 2023 | 21:03 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Berbagai media Barat kerap kali melaporkan informasi yang salah mengenai Korea Utara. Bahkan informasi tersebut mereka bagikan meski tidak mengetahui kenyataan di lapangan yang sesungguhnya.

Begitu kiranya kecaman yang dilontarkan oleh aktivis asal Inggris, Dermot Hudson, terkait banyaknya informasi salah mengenai Korea Utara di publik. Secara khusus, kecaman tersebut ia tujukan kepada BBC yang baru saja merilis program dengan tajuk "Inside North Korea".

Hudson yang merupakan pemimpin British Group for the Study of the Juche Idea dan United Kingdom Korean Friendship Association (KFA UK) menyebut program tersebut bukan hanya tidak akurat dan menyesatkan, namun juga menampilkan bias yang ekstrem dan sulit dipercaya.


"Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan. Tidak ada pejabat atau diplomat RRDK yang diwawancarai," ujarnya.

Bahkan, sebagai pihak yang dikenal dekat dengan Korea Utara, Hudson menyayangkan bahwa pihak BBC tidak berusaha mengonfirmasi atau bertanya kepada KFA UK untuk dimintai sudut pandang.

"Program tersebut sebenarnya menggunakan materi dari 'Daily NK' Korea Selatan, sebuah situs web propaganda anti-RRDK Korea Selatan yang terkait dengan CIA Amerika Serikat dan NIS Korea Selatan serta ultra kanan, fasis, dan nazi Korea Selatan," jelasnya.

Menurut Hudson, Daily NK telah menerima dana dari pemerintah AS melalui organisasi National Endowment for Democracy.

Meski merilis berbagai informasi mengenai Korea Utara, namun nyatanya Daily NK tidak memiliki reporter atau kontributor di dalam negara itu. Bahkan informasi yang disebar oleh Daily NK sering kali terbukti salah.

Salah satu informasi salah yang kerap dimuat oleh Daily NK, yang kemudian dikutip oleh media-media mainstream, merupakan kondisi rakyat Korea Utara yang disebut kesusahan mendapat makanan.

Pada kenyataannya, rakyat Korea Utara mendapat makanan yang dipasok oleh negara dengan harga rendah, alih-alih membeli di pasar. Harga-harga di sana pun dikontrol ketat oleh Komisi Harga Negara.

"Jika rakyat RRDK kelaparan mereka tidak akan bisa meluncurkan roket atau melakukan program pembangunan perumahan besar-besaran. Bodoh mengatakan mereka kelaparan," tegas Hudson.

Sementara itu, informasi tidak berdasar yang dirilis oleh Daily NK justru dikutip oleh media-media ternama, termasuk BBC.

"Kami benar-benar menolak fitnah Anda terhadap Rakyat Korea dan sistem sosialisnya," pungkasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

LPDP Perkuat Ekosistem Karier Alumni, Gandeng Danantara dan Industri

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:04

RDPU dengan Komisi III DPR, Hotman Paris: Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan Janggal

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:02

Kenaikan PT Bikin Partai di DPR Bisa Berguguran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:39

KPK Panggil Ketua KPU Lamteng di Kasus Suap Bupati

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:38

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:30

Great Institute: Ancaman Terbesar Israel Bukan Palestina, Tapi Netanyahu

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:22

KPK Panggil Edi Suharto Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:06

IHSG Siang Ini Tergelincir, Nyaris Seluruh Sektor Merana

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:51

Rusia Pertimbangkan Kirim Bantuan BBM ke Kuba

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:29

Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan Jika PT Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:27

Selengkapnya