Berita

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un bersama rakyatnya/KCNA

Dunia

Kecam BBC, Dermot Hudson: Jika Rakyat Korut Kelaparan, Tak Mungkin Mereka Luncurkan Roket

MINGGU, 18 JUNI 2023 | 21:03 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Berbagai media Barat kerap kali melaporkan informasi yang salah mengenai Korea Utara. Bahkan informasi tersebut mereka bagikan meski tidak mengetahui kenyataan di lapangan yang sesungguhnya.

Begitu kiranya kecaman yang dilontarkan oleh aktivis asal Inggris, Dermot Hudson, terkait banyaknya informasi salah mengenai Korea Utara di publik. Secara khusus, kecaman tersebut ia tujukan kepada BBC yang baru saja merilis program dengan tajuk "Inside North Korea".

Hudson yang merupakan pemimpin British Group for the Study of the Juche Idea dan United Kingdom Korean Friendship Association (KFA UK) menyebut program tersebut bukan hanya tidak akurat dan menyesatkan, namun juga menampilkan bias yang ekstrem dan sulit dipercaya.


"Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan. Tidak ada pejabat atau diplomat RRDK yang diwawancarai," ujarnya.

Bahkan, sebagai pihak yang dikenal dekat dengan Korea Utara, Hudson menyayangkan bahwa pihak BBC tidak berusaha mengonfirmasi atau bertanya kepada KFA UK untuk dimintai sudut pandang.

"Program tersebut sebenarnya menggunakan materi dari 'Daily NK' Korea Selatan, sebuah situs web propaganda anti-RRDK Korea Selatan yang terkait dengan CIA Amerika Serikat dan NIS Korea Selatan serta ultra kanan, fasis, dan nazi Korea Selatan," jelasnya.

Menurut Hudson, Daily NK telah menerima dana dari pemerintah AS melalui organisasi National Endowment for Democracy.

Meski merilis berbagai informasi mengenai Korea Utara, namun nyatanya Daily NK tidak memiliki reporter atau kontributor di dalam negara itu. Bahkan informasi yang disebar oleh Daily NK sering kali terbukti salah.

Salah satu informasi salah yang kerap dimuat oleh Daily NK, yang kemudian dikutip oleh media-media mainstream, merupakan kondisi rakyat Korea Utara yang disebut kesusahan mendapat makanan.

Pada kenyataannya, rakyat Korea Utara mendapat makanan yang dipasok oleh negara dengan harga rendah, alih-alih membeli di pasar. Harga-harga di sana pun dikontrol ketat oleh Komisi Harga Negara.

"Jika rakyat RRDK kelaparan mereka tidak akan bisa meluncurkan roket atau melakukan program pembangunan perumahan besar-besaran. Bodoh mengatakan mereka kelaparan," tegas Hudson.

Sementara itu, informasi tidak berdasar yang dirilis oleh Daily NK justru dikutip oleh media-media ternama, termasuk BBC.

"Kami benar-benar menolak fitnah Anda terhadap Rakyat Korea dan sistem sosialisnya," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya