Berita

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un bersama rakyatnya/KCNA

Dunia

Kecam BBC, Dermot Hudson: Jika Rakyat Korut Kelaparan, Tak Mungkin Mereka Luncurkan Roket

MINGGU, 18 JUNI 2023 | 21:03 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Berbagai media Barat kerap kali melaporkan informasi yang salah mengenai Korea Utara. Bahkan informasi tersebut mereka bagikan meski tidak mengetahui kenyataan di lapangan yang sesungguhnya.

Begitu kiranya kecaman yang dilontarkan oleh aktivis asal Inggris, Dermot Hudson, terkait banyaknya informasi salah mengenai Korea Utara di publik. Secara khusus, kecaman tersebut ia tujukan kepada BBC yang baru saja merilis program dengan tajuk "Inside North Korea".

Hudson yang merupakan pemimpin British Group for the Study of the Juche Idea dan United Kingdom Korean Friendship Association (KFA UK) menyebut program tersebut bukan hanya tidak akurat dan menyesatkan, namun juga menampilkan bias yang ekstrem dan sulit dipercaya.


"Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan. Tidak ada pejabat atau diplomat RRDK yang diwawancarai," ujarnya.

Bahkan, sebagai pihak yang dikenal dekat dengan Korea Utara, Hudson menyayangkan bahwa pihak BBC tidak berusaha mengonfirmasi atau bertanya kepada KFA UK untuk dimintai sudut pandang.

"Program tersebut sebenarnya menggunakan materi dari 'Daily NK' Korea Selatan, sebuah situs web propaganda anti-RRDK Korea Selatan yang terkait dengan CIA Amerika Serikat dan NIS Korea Selatan serta ultra kanan, fasis, dan nazi Korea Selatan," jelasnya.

Menurut Hudson, Daily NK telah menerima dana dari pemerintah AS melalui organisasi National Endowment for Democracy.

Meski merilis berbagai informasi mengenai Korea Utara, namun nyatanya Daily NK tidak memiliki reporter atau kontributor di dalam negara itu. Bahkan informasi yang disebar oleh Daily NK sering kali terbukti salah.

Salah satu informasi salah yang kerap dimuat oleh Daily NK, yang kemudian dikutip oleh media-media mainstream, merupakan kondisi rakyat Korea Utara yang disebut kesusahan mendapat makanan.

Pada kenyataannya, rakyat Korea Utara mendapat makanan yang dipasok oleh negara dengan harga rendah, alih-alih membeli di pasar. Harga-harga di sana pun dikontrol ketat oleh Komisi Harga Negara.

"Jika rakyat RRDK kelaparan mereka tidak akan bisa meluncurkan roket atau melakukan program pembangunan perumahan besar-besaran. Bodoh mengatakan mereka kelaparan," tegas Hudson.

Sementara itu, informasi tidak berdasar yang dirilis oleh Daily NK justru dikutip oleh media-media ternama, termasuk BBC.

"Kami benar-benar menolak fitnah Anda terhadap Rakyat Korea dan sistem sosialisnya," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya