Berita

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un bersama rakyatnya/KCNA

Dunia

Kecam BBC, Dermot Hudson: Jika Rakyat Korut Kelaparan, Tak Mungkin Mereka Luncurkan Roket

MINGGU, 18 JUNI 2023 | 21:03 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Berbagai media Barat kerap kali melaporkan informasi yang salah mengenai Korea Utara. Bahkan informasi tersebut mereka bagikan meski tidak mengetahui kenyataan di lapangan yang sesungguhnya.

Begitu kiranya kecaman yang dilontarkan oleh aktivis asal Inggris, Dermot Hudson, terkait banyaknya informasi salah mengenai Korea Utara di publik. Secara khusus, kecaman tersebut ia tujukan kepada BBC yang baru saja merilis program dengan tajuk "Inside North Korea".

Hudson yang merupakan pemimpin British Group for the Study of the Juche Idea dan United Kingdom Korean Friendship Association (KFA UK) menyebut program tersebut bukan hanya tidak akurat dan menyesatkan, namun juga menampilkan bias yang ekstrem dan sulit dipercaya.


"Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan. Tidak ada pejabat atau diplomat RRDK yang diwawancarai," ujarnya.

Bahkan, sebagai pihak yang dikenal dekat dengan Korea Utara, Hudson menyayangkan bahwa pihak BBC tidak berusaha mengonfirmasi atau bertanya kepada KFA UK untuk dimintai sudut pandang.

"Program tersebut sebenarnya menggunakan materi dari 'Daily NK' Korea Selatan, sebuah situs web propaganda anti-RRDK Korea Selatan yang terkait dengan CIA Amerika Serikat dan NIS Korea Selatan serta ultra kanan, fasis, dan nazi Korea Selatan," jelasnya.

Menurut Hudson, Daily NK telah menerima dana dari pemerintah AS melalui organisasi National Endowment for Democracy.

Meski merilis berbagai informasi mengenai Korea Utara, namun nyatanya Daily NK tidak memiliki reporter atau kontributor di dalam negara itu. Bahkan informasi yang disebar oleh Daily NK sering kali terbukti salah.

Salah satu informasi salah yang kerap dimuat oleh Daily NK, yang kemudian dikutip oleh media-media mainstream, merupakan kondisi rakyat Korea Utara yang disebut kesusahan mendapat makanan.

Pada kenyataannya, rakyat Korea Utara mendapat makanan yang dipasok oleh negara dengan harga rendah, alih-alih membeli di pasar. Harga-harga di sana pun dikontrol ketat oleh Komisi Harga Negara.

"Jika rakyat RRDK kelaparan mereka tidak akan bisa meluncurkan roket atau melakukan program pembangunan perumahan besar-besaran. Bodoh mengatakan mereka kelaparan," tegas Hudson.

Sementara itu, informasi tidak berdasar yang dirilis oleh Daily NK justru dikutip oleh media-media ternama, termasuk BBC.

"Kami benar-benar menolak fitnah Anda terhadap Rakyat Korea dan sistem sosialisnya," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya