Berita

Aksi protes anti-pemerintah di Serbia/Net

Dunia

Warga Serbia Gelar Protes Anti-Pemerintah Besar-besaran

MINGGU, 18 JUNI 2023 | 07:29 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Puluhan ribu orang menggelar aksi protes anti-pemerintah di Serbia. Aksi ini dipicu oleh dua enembakan massal yang membunuh 18 orang pada Mei lalu.

Aksi bertajuk "Serbia melawan kekerasan" ini dilakukan di ibukota Beograd pada Sabtu (17/6). Di samping itu, protes serupa diadakan secara bersamaan di tiga kota besar lainnya, yaitu Novi Sad, Kragujevac, dan Nis, di mana ribuan orang berkumpul.

Protes ini menjadi pertemuan terbesar sejak demonstrasi yang meluas memicu jatuhnya mendiang orang kuat Slobodan Milosevic lebih dari dua dekade lalu.


Demonstrasi, yang diorganisir oleh beberapa partai oposisi pro-Eropa, telah memicu kemarahan yang membara pada partai yang berkuasa atas budaya kekerasan yang dirasakan dikipasi oleh pemerintah dan media yang dikontrolnya.

"Entah kekerasan akan berhenti atau Serbia akan berhenti," kata aktor Smiljan Banjac kepada massa di Beograd, seperti dimuat Al Arabiya.

Dalam aksinya, para pengunjuk rasa ingin pemerintah mencabut izin penyiaran saluran televisi yang mempromosikan konten kekerasan, dan larangan surat kabar pro-pemerintah yang menargetkan pembangkang politik.

Mereka juga menuntut pengunduran diri menteri dalam negeri dan kepala dinas intelijen.

Kritikus selama bertahun-tahun menuduh Presiden Aleksandar Vucic semakin mengandalkan langkah-langkah otokratis untuk mengganggu oposisi dan mengontrol media dan lembaga negara.

Vucic menolak protes tersebut sebagai aksi politik, dan mengulangi teori konspirasi tentang kekuatan asing yang diduga mendalangi aksi unjuk rasa tersebut.

Penyelenggara mengatakan Sabtu bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, aksi unjuk rasa berikutnya akan diadakan di 10 kota lagi di seluruh negeri.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya