Ilustrasi Mahkamah Konstitusi/Net
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak seluruh dalil pemohon untuk menerapkan sistem proporsional tertutup, sehingga sistem pemilu legislatif 2024 tetap proporsional terbuka.
Langkah ini tepat, sebab pemohon dinilai tidak dapat cukup bukti yang kuat.
"Memang dalam pengajuannya para pemohon diterima oleh mahkamah, karena posisi pengajuan permohonan dari masyarakat yang berkeinginan untuk mengubah menjadi proporsional tertutup itu adalah hak setiap warga negara," ucap Ketua Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN), Bob Hasan, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/6).
"Namun intinya, pemohon tidak dapat membuktikan kerugian konstitusional apa yang didalilkan oleh pemohon atau masih tidak nyata dalam perkara tersebut," sambungnya.
Terlebih., menurut Bob Hasan, sistem proporsional terbuka juga hasil dari Reformasi yang diinginkan oleh rakyat
Itu sebabnya, Bob Hasan setuju dengan keputusan MK.
"Sangat mendukung, karena sesuai dengan napas Reformasi, terbentuknya MK juga akibat peristiwa politik Reformasi. Jadi enggak mungkin itu MK menanggalkan amanah Reformasi yang lainnya seperti pemilu proporsional terbuka," tutur Bob Hasan.
Gugatan dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 yang didaftarkan oleh enam orang pada 14 November 2022 ditolak MK. Dalam gugatannya, para Pemohon berharap MK mengembalikan sistem pemilu Indonesia ke proporsional tertutup.
Enam orang itu adalah Demas Brian Wicaksono selaku pengurus PDIP Cabang Probolinggo, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi selaku bacaleg 2024, Ibnu Rachman Jaya selaku warga Jaksel, Riyanto selaku warga Pekalongan, dan Nono Marijono selaku warga Depok.
