Hewan Kurban di Jakarta Rentan PMK hingga LSD, Penambahan Personel Pemeriksa Jadi Keharusan

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) menjamin hewan ternak untuk kurban beredar di ibukota bebas penyakit. Upaya yang perlu dilakukan yakni dengan memperketat pengawasan jelang Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina mengatakan, saat ini banyak ternak rentan terkena serangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), dan Peste des Petits Ruminants (PPR).

Sehingga perlu penambahan jumlah personel pemeriksa hewan kurban untuk turun langsung ke tempat penjualan, serta tempat yang akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Pasalnya 700 orang yang ditugaskan Dinas KPKP saat ini dirasa masih kurang.

“Sepertinya kurang ya kalau 700, harus ditambah sampai 900. Sehingga mencapai ke semua masjid, mushala, RT dan RW yang melakukan pemotongan hewan saat Iduladha nanti,” kata Wa Ode dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Sabtu (17/6).

Selain itu, Rumah Pemotongan Hewan (RPH) milik Dharma Jaya juga dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan, lantaran kapasitas yang tidak memadai. Di mana hanya ada tiga tempat yakni RPH Pulogadung, RPH Cakung, dan RPH Semanan.

Dengan demikian, diperlukan penambahan petugas dari DKPKP DKI.

“Sosialisasi dan pelatihan untuk tim pemotong hewan dari DKPKP itu ditambah, sebab banyak juga masyarakat yang keberatan soal transportasi. Kalau turun langsung ke tempat masyarakat yang melakukan pemotongan itu lebih baik,” kata politikus PDIP ini.

Tak hanya itu, Wa Ode juga meminta DKPKP DKI memikirkan limbah yang dihasilkan pascapemotongan hewan kurban. Sebab beberapa tahun ini masih saja ditemukan panitia yang membuang limbah ke sungai.

“Perlu penanganan khusus dan butuh keseriusan. Limbah enggak bisa dianggap sederhana, karena limbah itu kan justru berdampak kepada masyarakat, perlu sosialisasi masif,” demikian Wa Ode.