Berita

Tanah yang semula direncanakan untuk gedung kedutaan Rusia yang baru berada di dekat Parlemen Australia/Net

Dunia

Rusia Marah Australia Mendadak Batalkan Sewa Tanah untuk Pembangunan Kedutaan Baru

SABTU, 17 JUNI 2023 | 12:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Rusia dibuat marah oleh Australia setelah Canberra membatalkan sewa tanah di mana Moskow ingin membangun kedutaan barunya.

Keputusan pembatalan tersebut disahkan melalui undang-undang darurat pada Kamis (15/6) yang isinya memblokir sewa setelah Rusia sebelumnya memenangkan banding di Pengadilan Federal bulan lalu terhadap keputusan otoritas lokal Canberra untuk melakukan hal yang sama.

Pemerintah Australia menilai pembangunan kedutaan Rusia terlalu berisiko terhadap keamanan sebab akan dibangun terlalu dekat dengan Gedung Parlemen.


Atas keputusan tersebut, Kedutaan Besar Rusia menanggapi pada Jumat (16/6) dengan memposting di media sosial laporan kantor berita Rusia TASS yang berisi kecaman juru bicara Kremlin Dmitry Peskov atas tindakan Australia.

“Australia, setelah membatalkan perjanjian sewa, dengan rajin terus bergerak maju dalam arus utama penulis histeria Russophobia," kata Peskov, seperti dikutip dari Associated Press, Sabtu (17/6).

“(Ini menunjukkan) tampilan tidak bersahabat lainnya dari Australia. Kami akan mempertimbangkan ini dan jika ada masalah dalam agenda yang membutuhkan prinsip timbal balik, kami akan bertindak sesuai dengan itu," katanya.

Kedutaan Besar Rusia menggambarkan penghentian sewa sebagai langkah lain oleh Perdana Menteri Anthony Albanese menuju penghancuran hubungan yang disengaja dengan Moskow.

Undang-undang yang mengakhiri sewa mulai berlaku Kamis malam ketika dicap oleh Gubernur Jenderal David Hurley, yang mewakili kepala negara Australia, Raja Charles III.

Albanese menjelaskan pembatalan dibutuhkan untuk mencegah situs tersebut menjadi kehadiran diplomatik resmi.

Sementara anggota parlemen mengungkapkan kekhawatirannya jika kantor diplomatik Rusia dibangun di wilayah Yarralumla, itu terlalu dekat dengan Gedung Parlemen, dan akan ada risiko ancaman spionase dan campur tangan politik.

Rusia saat ini menempati bekas kedutaan Uni Soviet di pinggiran Griffith, lebih jauh dari Gedung Parlemen daripada lokasi baru.

Badan intelijen Australia saat ini menilai spionase dan campur tangan asing sebagai tantangan keamanan terbesar bangsa.

Pada Februari tahun ini, sebuah surat kabar melaporkan bahwa Australia diam-diam telah mengusir jaringan mata-mata besar Rusia yang anggotanya menyamar sebagai diplomat.

Jaringan mata-mata itu terdiri dari staf kedutaan dan konsuler yang diklaim serta agen lain yang menggunakan identitas rahasia, menurut laporan The Sydney Morning Herald, mengutip sumber tanpa nama yang mengetahui operasi tersebut.

Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO), mengungkapkan beberapa hari sebelumnya bahwa mereka telah mendeteksi dan mengganggu jaringan mata-mata utama, tanpa menyebutkan nama negara yang bertanggung jawab.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Kemenkop Akselerasi Penerima PKH Jadi Anggota Kopdes Merah Putih

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:44

DPR Wajib Awasi Partisipasi Indonesia di BoP dan ISF

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:42

Polisi Gadungan Penganiaya Pegawai SPBU Dibekuk

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:18

BPC HIPMI Rembang Dukung Program MBG Lewat Pembangunan SPPG

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:56

Posisi Strategis RI di Tengah Percaturan Geopolitik

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:55

Pertamina Harus Apresiasi Petugas SPBU Disiplin SOP Hingga Dapat Ancaman

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:21

Menkop Ajak Seluruh Pihak Kolaborasikan KDKMP dan PKH

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:19

Setop Alfamart dan Indomaret Demi Bangkitnya Kopdes

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:52

PDIP soal Ambang Batas Parlemen: Idealnya Cukup 5-6 Fraksi di DPR

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:29

BNI Ingatkan Bahaya Modus Phishing Jelang Lebaran

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:25

Selengkapnya