Berita

Tanah yang semula direncanakan untuk gedung kedutaan Rusia yang baru berada di dekat Parlemen Australia/Net

Dunia

Rusia Marah Australia Mendadak Batalkan Sewa Tanah untuk Pembangunan Kedutaan Baru

SABTU, 17 JUNI 2023 | 12:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Rusia dibuat marah oleh Australia setelah Canberra membatalkan sewa tanah di mana Moskow ingin membangun kedutaan barunya.

Keputusan pembatalan tersebut disahkan melalui undang-undang darurat pada Kamis (15/6) yang isinya memblokir sewa setelah Rusia sebelumnya memenangkan banding di Pengadilan Federal bulan lalu terhadap keputusan otoritas lokal Canberra untuk melakukan hal yang sama.

Pemerintah Australia menilai pembangunan kedutaan Rusia terlalu berisiko terhadap keamanan sebab akan dibangun terlalu dekat dengan Gedung Parlemen.

Atas keputusan tersebut, Kedutaan Besar Rusia menanggapi pada Jumat (16/6) dengan memposting di media sosial laporan kantor berita Rusia TASS yang berisi kecaman juru bicara Kremlin Dmitry Peskov atas tindakan Australia.

“Australia, setelah membatalkan perjanjian sewa, dengan rajin terus bergerak maju dalam arus utama penulis histeria Russophobia," kata Peskov, seperti dikutip dari Associated Press, Sabtu (17/6).

“(Ini menunjukkan) tampilan tidak bersahabat lainnya dari Australia. Kami akan mempertimbangkan ini dan jika ada masalah dalam agenda yang membutuhkan prinsip timbal balik, kami akan bertindak sesuai dengan itu," katanya.

Kedutaan Besar Rusia menggambarkan penghentian sewa sebagai langkah lain oleh Perdana Menteri Anthony Albanese menuju penghancuran hubungan yang disengaja dengan Moskow.

Undang-undang yang mengakhiri sewa mulai berlaku Kamis malam ketika dicap oleh Gubernur Jenderal David Hurley, yang mewakili kepala negara Australia, Raja Charles III.

Albanese menjelaskan pembatalan dibutuhkan untuk mencegah situs tersebut menjadi kehadiran diplomatik resmi.

Sementara anggota parlemen mengungkapkan kekhawatirannya jika kantor diplomatik Rusia dibangun di wilayah Yarralumla, itu terlalu dekat dengan Gedung Parlemen, dan akan ada risiko ancaman spionase dan campur tangan politik.

Rusia saat ini menempati bekas kedutaan Uni Soviet di pinggiran Griffith, lebih jauh dari Gedung Parlemen daripada lokasi baru.

Badan intelijen Australia saat ini menilai spionase dan campur tangan asing sebagai tantangan keamanan terbesar bangsa.

Pada Februari tahun ini, sebuah surat kabar melaporkan bahwa Australia diam-diam telah mengusir jaringan mata-mata besar Rusia yang anggotanya menyamar sebagai diplomat.

Jaringan mata-mata itu terdiri dari staf kedutaan dan konsuler yang diklaim serta agen lain yang menggunakan identitas rahasia, menurut laporan The Sydney Morning Herald, mengutip sumber tanpa nama yang mengetahui operasi tersebut.

Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO), mengungkapkan beberapa hari sebelumnya bahwa mereka telah mendeteksi dan mengganggu jaringan mata-mata utama, tanpa menyebutkan nama negara yang bertanggung jawab.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya