Berita

Tanah yang semula direncanakan untuk gedung kedutaan Rusia yang baru berada di dekat Parlemen Australia/Net

Global

Rusia Marah Australia Mendadak Batalkan Sewa Tanah untuk Pembangunan Kedutaan Baru

SABTU, 17 JUNI 2023 | 12:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Rusia dibuat marah oleh Australia setelah Canberra membatalkan sewa tanah di mana Moskow ingin membangun kedutaan barunya.

Keputusan pembatalan tersebut disahkan melalui undang-undang darurat pada Kamis (15/6) yang isinya memblokir sewa setelah Rusia sebelumnya memenangkan banding di Pengadilan Federal bulan lalu terhadap keputusan otoritas lokal Canberra untuk melakukan hal yang sama.

Pemerintah Australia menilai pembangunan kedutaan Rusia terlalu berisiko terhadap keamanan sebab akan dibangun terlalu dekat dengan Gedung Parlemen.


Atas keputusan tersebut, Kedutaan Besar Rusia menanggapi pada Jumat (16/6) dengan memposting di media sosial laporan kantor berita Rusia TASS yang berisi kecaman juru bicara Kremlin Dmitry Peskov atas tindakan Australia.

“Australia, setelah membatalkan perjanjian sewa, dengan rajin terus bergerak maju dalam arus utama penulis histeria Russophobia," kata Peskov, seperti dikutip dari Associated Press, Sabtu (17/6).

“(Ini menunjukkan) tampilan tidak bersahabat lainnya dari Australia. Kami akan mempertimbangkan ini dan jika ada masalah dalam agenda yang membutuhkan prinsip timbal balik, kami akan bertindak sesuai dengan itu," katanya.

Kedutaan Besar Rusia menggambarkan penghentian sewa sebagai langkah lain oleh Perdana Menteri Anthony Albanese menuju penghancuran hubungan yang disengaja dengan Moskow.

Undang-undang yang mengakhiri sewa mulai berlaku Kamis malam ketika dicap oleh Gubernur Jenderal David Hurley, yang mewakili kepala negara Australia, Raja Charles III.

Albanese menjelaskan pembatalan dibutuhkan untuk mencegah situs tersebut menjadi kehadiran diplomatik resmi.

Sementara anggota parlemen mengungkapkan kekhawatirannya jika kantor diplomatik Rusia dibangun di wilayah Yarralumla, itu terlalu dekat dengan Gedung Parlemen, dan akan ada risiko ancaman spionase dan campur tangan politik.

Rusia saat ini menempati bekas kedutaan Uni Soviet di pinggiran Griffith, lebih jauh dari Gedung Parlemen daripada lokasi baru.

Badan intelijen Australia saat ini menilai spionase dan campur tangan asing sebagai tantangan keamanan terbesar bangsa.

Pada Februari tahun ini, sebuah surat kabar melaporkan bahwa Australia diam-diam telah mengusir jaringan mata-mata besar Rusia yang anggotanya menyamar sebagai diplomat.

Jaringan mata-mata itu terdiri dari staf kedutaan dan konsuler yang diklaim serta agen lain yang menggunakan identitas rahasia, menurut laporan The Sydney Morning Herald, mengutip sumber tanpa nama yang mengetahui operasi tersebut.

Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO), mengungkapkan beberapa hari sebelumnya bahwa mereka telah mendeteksi dan mengganggu jaringan mata-mata utama, tanpa menyebutkan nama negara yang bertanggung jawab.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya