Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang/Net

Politik

PDIP Desak Pemerintah Buat Aturan Khusus Dana Pengentasan Stunting

SABTU, 17 JUNI 2023 | 02:55 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Upaya pengentasan stunting oleh pemerintahan Joko Widodo mendapat perhatian khusus dari petinggi PDI Perjuangan. Stunting merupakan masalah negara yang sangat serius. Sebab, stunting adalah penyakit kronis yang mempengaruhi tinggi badan anak dan kekurangan gizi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta pemerintah pusat menerbitkan aturan khusus dan mengawasi secara ketat penggunaan anggaran untuk mengentaskan masalah stunting.

Junimart menyampaikan hal itu karena merespons sikap Presiden Jokowi yang menyoroti penggunaan anggaran penanganan stunting.


“Menurut saya perlu juga dibuat aturan khusus untuk penggunaan anggaran penanganan stunting ini dengan persentase,” kata Junimart, Jumat(16/6).

Politisi PDIP itu kemudian membuat simulasi bahwa anggaran untuk stunting Rp 10 miliar maka yang bisa dipergunakan dalam biaya operasionalnya termasuk perjalanan dinas paling banyak 20 persen dari total Rp 10 miliar.

Junimart mengungkapkan alasannya mendorong pemerintah pusat membuat aturan khusus. Menurutnya, dengan adanya aturan dapat mencegah penyelewengan dana yang dianggarkan untuk penanganan stunting.

"Pengawasan dan aturan khusus menyangkut target penggunaan dana stunting untuk menghindari penyimpangan penggunaan anggaran dengan modus biaya rapat-rapat dan perjalanan. Terlepas dari itu mentalitas dan rasa empati para pelaku yang paling pokok diperbaiki," jelasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya