Berita

Representative Image/Net

Dunia

PBB: Pengungsi Sudan Mengalami Kekerasan Seksual

SABTU, 17 JUNI 2023 | 00:38 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perempuan dan anak perempuan Sudan terus menghadapi serangkaian pelanggaran hak asasi manusia, pelecehan dan kekerasan seksual.

Badan Pengungsi PBB (UNHCR) dalam laporannya pada kamis (15/6) mengungkapkan banyak warga sipil Sudan yang pergi mengungsi ke Mesir, Chad, Sudan Selatan, dan Republik Afrika Tengah, mengadukan apa yang mereka alami kepada tim perlindungan PBB.

Lebih dari 470.000 masyarakat Sudan yang menyeberang ke negara tetangga, sebagian besar dikabarkan mengalami tindakan pemerkosaan atau eksploitasi seksual di sepanjang jalan, ketika mereka tiba di pos pemeriksaan atau di jalur perdagangan manusia, kata laporan itu.


Akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab itu, para korban yang hendak pergi untuk mencari tempat berlindung dikabarkan mengandung saat tiba di kamp pengungsian.

“Selain konsekuensi fisik, seksual, reproduksi, dan kesehatan mental yang bertahan lama, beberapa penyintas kini telah tiba di negara tetangga dalam keadaan hamil akibat pemerkosaan,” kata asisten komisaris tinggi UNHCR untuk perlindungan Gillian Triggs dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat The Globe and Mail, Jumat (16/6).

Peperangan antara militer Sudan dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang meletus pada April lalu, banyak gadis remaja yang juga dikabarkan menghadapi risiko pernikahan dini.

“Gadis remaja menghadapi peningkatan risiko pernikahan anak, karena beberapa keluarga terpaksa melakukan praktik berbahaya ini. Itu untuk melindungi mereka dari risiko lebih lanjut dari kekerasan seksual, penyerangan atau eksploitasi,” tambahnya.

Situasi kacau itu saat ini sedang menjadi perhatian serius dari PBB, yang sedang mencari cara untuk mengatasi maraknya kejahatan seksual yang dialami oleh para pengungsi Sudan.

Dalam situs resminya, UNHCR menegaskan bahwa serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang mengejutkan ?" termasuk serangan dan kekerasan terhadap warga sipil ?" harus dihentikan. Warga sipil yang mencoba mengakses keselamatan dan keamanan, perlindungan dan bantuan di dalam atau di luar Sudan, harus dapat melakukannya dengan cara yang aman dan tidak diskriminatif.

Akses yang berkelanjutan dan efektif oleh para pelaku kemanusiaan, termasuk LSM nasional dan internasional, juga sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa bantuan kritis dapat diberikan segera kepada mereka yang paling rentan.

UNHCR juga mengulangi seruannya pada semua negara untuk menjaga perbatasan mereka tetap terbuka bagi warga sipil yang melarikan diri dari Sudan, bahkan termasuk individu yang tidak berdokumen.

Badan itu berharap agar negara-negara dapat secara efektif mengakses perlindungan dan bantuan, untuk mencegah orang dari keharusan menggunakan bantuan penyelundup.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Perlindungan Orang Utan Kalimantan dari Karhutla Terus Diperkuat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:43

Benarkah Hari Kliwon Lebih Rawan Kecelakaan?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:17

Lindungi Kehidupan Nelayan, KKP Segel Tambak Udang Tak Berizin di Karimunjawa

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:46

Pasis Dikreg Seskoad Peroleh Doktrin Kepemimpinan dari Wapang TNI

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:20

Dampak MBG Bikin Konsumsi Protein Anak Naik hingga Hampir 80 Persen

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:57

Ekonomi Biru Dijaga, Nelayan Disejahterakan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:40

Peradi Profesional Dukung Langkah Presiden Bersih-bersih Mafia Tambang

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:16

DPR Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik di Batam-Bintan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:59

Staf Ahli Kapolri Pastikan Penanganan Maksimal Kabut Asap di Kalteng

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:43

Kepala BRAN dan Menteri PKP Bidik Percepatan Lahan untuk Rumah Rakyat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:20

Selengkapnya