Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

Penghematan APBN, Pemerintah Didesak Turunkan Harga LPG 3 Kg

JUMAT, 16 JUNI 2023 | 23:33 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah didesak segera menurunkan harga LPG 3 kilogram bersubsidi karena harga LPG dunia terus turun. Harga acuan dari CP Aramco yang berlaku sekarang jauh di bawah angka asumsi harga gas pada APBN tahun 2023.

Demikian permintaan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto melalui keterangan tertulis Jumat (16/6).

Menurut Mulyanto, bila Pemerintah benar-benar memperhatikan dan membela nasib rakyat kecil, seharusnya harga gas LPG 3 kilogram bersubsidi atau gas melon tersebut sudah diturunkan.


Dalama pandangan politisi PKS itu, minimal sebesar 30 sampai 40 persen dari harga yang ada sekarang.

dLebih lanjut Mulyanto mengatakan bahwa, ari hasil perhitungan Pertamina, prognosa biaya subsidi LPG 3 kilogram tahun 2023 diketahui lebih rendah sebesar 32 persen atau sebesar Rp 32,4 triliun dibandingkan dengan DIPA tahun 2023.

Detailnya, sebesar Rp117 triliun yang didasarkan pada harga LPG CP Aramco sebesar USD 647,68 per metrik ton dan volume gas LPG sebesar 8,2 juta metrik ton.

Artinya, jelas Mulyanto, dengan penurunan harga gas LPG dunia, telah terjadi penghematan anggaran subsidi gas LPG sebesar Rp 32.4 triliun.

"Dana sebesar itu dapat digunakan untuk menurunkan harga jual gas LPG 3 kg tersebut, sebesar 30 sampai 40 persen dari harga yang ada sekarang, kalau pemerintah mau," kata Mulyanto, Jumat (16/6).

"Hal yang serupa juga berlaku untuk BBM bersubsidi, dimana asumsi perhitungan APBN tahun 2023 menggunakan ICP sebesar USD 90 per barel.  Sementara ICP per bulan Mei 2023 sebesar USD 70,12 per barel.

Jadi ini soal mau dan tidak mau alias pemihakan kepada rakyat kecil saja," pungkas Mulyanto.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya