Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

Penghematan APBN, Pemerintah Didesak Turunkan Harga LPG 3 Kg

JUMAT, 16 JUNI 2023 | 23:33 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah didesak segera menurunkan harga LPG 3 kilogram bersubsidi karena harga LPG dunia terus turun. Harga acuan dari CP Aramco yang berlaku sekarang jauh di bawah angka asumsi harga gas pada APBN tahun 2023.

Demikian permintaan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto melalui keterangan tertulis Jumat (16/6).

Menurut Mulyanto, bila Pemerintah benar-benar memperhatikan dan membela nasib rakyat kecil, seharusnya harga gas LPG 3 kilogram bersubsidi atau gas melon tersebut sudah diturunkan.


Dalama pandangan politisi PKS itu, minimal sebesar 30 sampai 40 persen dari harga yang ada sekarang.

dLebih lanjut Mulyanto mengatakan bahwa, ari hasil perhitungan Pertamina, prognosa biaya subsidi LPG 3 kilogram tahun 2023 diketahui lebih rendah sebesar 32 persen atau sebesar Rp 32,4 triliun dibandingkan dengan DIPA tahun 2023.

Detailnya, sebesar Rp117 triliun yang didasarkan pada harga LPG CP Aramco sebesar USD 647,68 per metrik ton dan volume gas LPG sebesar 8,2 juta metrik ton.

Artinya, jelas Mulyanto, dengan penurunan harga gas LPG dunia, telah terjadi penghematan anggaran subsidi gas LPG sebesar Rp 32.4 triliun.

"Dana sebesar itu dapat digunakan untuk menurunkan harga jual gas LPG 3 kg tersebut, sebesar 30 sampai 40 persen dari harga yang ada sekarang, kalau pemerintah mau," kata Mulyanto, Jumat (16/6).

"Hal yang serupa juga berlaku untuk BBM bersubsidi, dimana asumsi perhitungan APBN tahun 2023 menggunakan ICP sebesar USD 90 per barel.  Sementara ICP per bulan Mei 2023 sebesar USD 70,12 per barel.

Jadi ini soal mau dan tidak mau alias pemihakan kepada rakyat kecil saja," pungkas Mulyanto.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya