Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

Penghematan APBN, Pemerintah Didesak Turunkan Harga LPG 3 Kg

JUMAT, 16 JUNI 2023 | 23:33 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah didesak segera menurunkan harga LPG 3 kilogram bersubsidi karena harga LPG dunia terus turun. Harga acuan dari CP Aramco yang berlaku sekarang jauh di bawah angka asumsi harga gas pada APBN tahun 2023.

Demikian permintaan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto melalui keterangan tertulis Jumat (16/6).

Menurut Mulyanto, bila Pemerintah benar-benar memperhatikan dan membela nasib rakyat kecil, seharusnya harga gas LPG 3 kilogram bersubsidi atau gas melon tersebut sudah diturunkan.


Dalama pandangan politisi PKS itu, minimal sebesar 30 sampai 40 persen dari harga yang ada sekarang.

dLebih lanjut Mulyanto mengatakan bahwa, ari hasil perhitungan Pertamina, prognosa biaya subsidi LPG 3 kilogram tahun 2023 diketahui lebih rendah sebesar 32 persen atau sebesar Rp 32,4 triliun dibandingkan dengan DIPA tahun 2023.

Detailnya, sebesar Rp117 triliun yang didasarkan pada harga LPG CP Aramco sebesar USD 647,68 per metrik ton dan volume gas LPG sebesar 8,2 juta metrik ton.

Artinya, jelas Mulyanto, dengan penurunan harga gas LPG dunia, telah terjadi penghematan anggaran subsidi gas LPG sebesar Rp 32.4 triliun.

"Dana sebesar itu dapat digunakan untuk menurunkan harga jual gas LPG 3 kg tersebut, sebesar 30 sampai 40 persen dari harga yang ada sekarang, kalau pemerintah mau," kata Mulyanto, Jumat (16/6).

"Hal yang serupa juga berlaku untuk BBM bersubsidi, dimana asumsi perhitungan APBN tahun 2023 menggunakan ICP sebesar USD 90 per barel.  Sementara ICP per bulan Mei 2023 sebesar USD 70,12 per barel.

Jadi ini soal mau dan tidak mau alias pemihakan kepada rakyat kecil saja," pungkas Mulyanto.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya