Berita

Pangkalan militer Lombrum di Papua Nugini/Net

Dunia

Militer AS Bisa Gunakan Pangkalan di Papua Nugini

JUMAT, 16 JUNI 2023 | 10:15 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Militer Amerika Serikat (AS) dapat mengembangkan dan beroperasi dari pangkalan di Papua Nugini, sesuai dengan kesepakatan dua negara yang saat ini tengah menunggu persetujuan parlemen.

AFP pada Kamis (15/6) memperoleh teks lengkap dari kesepakatan tersebut. Di dalamnya disebutkan, dengan persetujuan Papua Nugini, Amerika Serikat akan dapat menempatkan pasukan dan kapal di enam pelabuhan dan bandara utama, termasuk Pangkalan Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus dan fasilitas di ibu kota Port Moresby.

Washington akan memiliki akses tanpa hambatan ke lokasi untuk memposisikan peralatan, suplai, dan material terlebih dahulu, serta memiliki izin penggunaan eksklusif  beberapa zona, tempat pengembangan dan kegiatan konstruksi dapat dilakukan.


Perjanjian tersebut membuka pintu bagi Washington untuk membangun jejak militer baru di pelabuhan laut dalam yang berharga secara strategis, pada saat meningkatnya persaingan dengan Beijing.

Bertengger di tepi barat daya Samudra Pasifik, Lombrum di masa lalu telah digunakan sebagai garnisun pasukan Inggris, Jerman, Jepang, Australia, dan AS.

Selama Perang Dunia II, itu adalah salah satu pangkalan AS terbesar di Pasifik, dengan 200 kapal berlabuh, termasuk enam kapal perang dan 20 kapal induk yang digunakan untuk merebut kembali Filipina dari Jepang.

China telah mencari pijakan sendiri di Lombrum dalam beberapa tahun terakhir, sebelum dikalahkan oleh Australia dan Amerika Serikat, yang pada 2018 setuju untuk bersama-sama mengembangkan fasilitas itu dengan Papua Nugini.

Akses pasukan AS ke Lombrum dapat digunakan untuk memperkuat fasilitas AS di Guam di utara, yang dapat menjadi kunci jika terjadi konflik terkait Taiwan.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya