Berita

Presiden Ceko Petr Pavel/Net

Dunia

Presiden Ceko Minta Barat Pantau Warga Rusia seperti AS Perlakukan Etnis Jepang di Masa Perang Dunia II

JUMAT, 16 JUNI 2023 | 07:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Negara-negara Barat disarankan untuk terus mengawasi orang-orang Rusia yang tinggal di wilayah mereka.

Saran itu disampaikan Presiden Ceko Petr Pavel dalam sebuah wawancara dengan Radio Free Europe/Radio Liberty pada Kamis (15/6).  Ia juga mengingatkan bagaimana  Amerika Serikat memperlakukan etnis Jepang selama Perang Dunia II, menyebut itu sebagai contoh langkah-langkah keamanan masa perang.
“Ketika ada perang yang sedang berlangsung, langkah-langkah keamanan terkait warga negara Rusia harus lebih ketat daripada waktu normal,” kata Pavel, seperti dimuat RT.


“Semua orang Rusia yang tinggal di negara-negara Barat harus diawasi lebih dari sebelumnya," katanya.

Ratusan ribu orang Rusia telah meninggalkan negara itu sejak awal konflik, banyak yang ingin menghindari mobilisasi militer.

"Jadi, semua orang Rusia yang tinggal di negara-negara Barat harus diawasi lebih ketat lagi, karena mereka adalah warga negara yang memimpin perang agresif," katanya, menambahkan bahwa itulah harga yang harus dibayar dari sebuah perang.

Pemimpin Ceko membandingkan perlakuan terhadap orang Jepang-Amerika selama Perang Dunia II, yang digambarkan sebagai "rezim pemantauan yang ketat" dan pengawasan terhadap dinas keamanan.

Ketika ketegangan antara AS dan Kekaisaran Jepang meningkat, ada kecurigaan tentang ketidaksetiaan yang tumbuh dalam masyarakat Amerika yang diarahkan terhadap etnis Jepang. Ketidakpercayaan itu dipicu oleh sentimen bersejarah anti-Asia di Pantai Barat.

Dua bulan setelah serangan Desember 1941 di Pearl Harbor, Presiden Franklin Roosevelt mengeluarkan perintah eksekutif untuk orang-orang keturunan Jepang . Sekitar 125.000 orang, yang sebagian besar adalah warga negara Amerika keturunan Jepang, dipaksa tinggal di lusinan fasilitas penahanan di seluruh negeri. Kebijakan tersebut tetap berlaku sampai tahun 1946.

Presiden Jimmy Carter mengesahkan sebuah komisi untuk meninjau kembali keputusan kontroversial tersebut dan dampaknya terhadap keamanan nasional dan memberikan nasihat tentang bagaimana memulihkan para korbannya.

Laporannya, yang dirilis pada tahun 1983, mengatakan bahwa perintah tersebut tidak dibenarkan oleh keperluan militer dan berakar pada prasangka rasial dan histeria perang.

“Sebuah ketidakadilan besar dilakukan terhadap orang Amerika dan penduduk asing keturunan Jepang yang, tanpa ulasan individu atau bukti pembuktian terhadap mereka, dikeluarkan, dipindahkan dan ditahan oleh Amerika Serikat selama Perang Dunia II,” kata dokumen itu .

Kesimpulan itu dibantah oleh beberapa media. Sebuah artikel Washington Post tahun 1983 menyatakan bahwa sejumlah besar mata-mata Jepang tinggal di Pantai Barat, memberi Roosevelt alasan untuk bertindak seperti itu.

Populer

Pesawat Nepal Jatuh, Hanya Satu Orang yang Selamat

Rabu, 24 Juli 2024 | 15:16

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

KPK Bakal Audit Semua Rumah Sakit Telusuri Dugaan Fraud BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:51

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

Duet Airin-Rano Karno Tak Terbendung di Pilkada Banten

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:23

UPDATE

Sabotase Kereta Cepat Jelang Pembukaan Olimpiade Paris, PM Prancis: Ini Dilakukan Terencana

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:47

Banyak Hadiah Menarik Pertamina di Booth dalam Event GIIAS 2024

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:37

Kabar Deklarasi Anies-Zaki, Golkar: Hoax!

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:15

Ekonomi Lesu, Laba Industri China Justru Naik 3,6 Persen

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:07

Putri Suku Oburauw Catar Akpol: Saya Busur Panah untuk Adik-adik

Sabtu, 27 Juli 2024 | 16:58

Kuasa Hukum Dini: Hakim Persidangan Greg Tannur Berat Sebelah

Sabtu, 27 Juli 2024 | 16:35

Dimyati Masih Ngarep Golkar dan PDIP Gabung

Sabtu, 27 Juli 2024 | 16:10

Menyusul TNI, Polri Rotasi 6 Kapolda Jelang Pilkada

Sabtu, 27 Juli 2024 | 15:32

Masih Cair, Peluang Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta Masih Terbuka

Sabtu, 27 Juli 2024 | 15:31

4 Pangdam Dirotasi Jelang Pilkada, Ajudan Jokowi jadi Pangdam Brawijaya

Sabtu, 27 Juli 2024 | 15:13

Selengkapnya