Berita

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Net

Pertahanan

Prabowo Komitmen Hapus Budaya Korupsi di Industri Pertahanan

KAMIS, 15 JUNI 2023 | 22:57 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Lolosnya Indonesia dari pusaran krisis akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina tak lepas dari kerja keras seluruh elemen bangsa.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan, bahwa dirinya berkomitmen untuk menghapus budaya korupsi dan mark up di lingkungan industri pertahanan nasional demi menjaga Indonesia tidak terjerembab ke pusaran krisis. Salah satunya menghapus budaya pemborosan, korupsi, hingga mark up di industri pertahanan kita.

"Kita bersyukur di saat krisis dunia akibat perang Ukraina, inflasi kita terjaga. Ini bukan prestasi yang gampang, inflasi adalah momok bagi seluruh di dunia. Masih banyak pekerjaan kita, budaya-budaya pemborosan, korupsi, kebocoran, harus kita atasi dengan sebaik-baiknya. Dan saya tak ragu-ragu bertindak, budaya mark up yang keliwatan luar biasa, budaya bohong dan budaya penipu, harus kita hilangkan dari industri pertahanan kita," kata Prabowo di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung Jawa Barat, Kamis (15/6).


Sebab, Prabowo mengungkapkan bahwa industri pertahanan memiliki peran vital bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai negara besar, Indonesia selalu akan diganggu bila pertahanannya lemah.

"Jadi kalau ada yang bertanya kenapa pertahanan harus kuat? Karena dunia memang keras, persaingan antar bangsa keras. Perang di Ukraina, di Sudan, Congo, Somalia terus menerus perang. Indonesia harus waspada dan harus kuat," kata Prabowo.

Karena itu, Prabowo berkomitmen untuk terus memberikan perhatian dan bimbingan terhadap industri pertahanan agar terus berkembang dan mandiri.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya