Australia Batalkan Kontrak, Cegah Rusia Bangun Kedutaan Baru di Canberra

Demi menjaga keamanan negara, parlemen Australia pada Kamis (15/6) mengesahkan undang-undang yang melarang Rusia membangun kedutaan baru di dekat Gedung Parlemen.

Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan bahwa undang-undang itu akan menghentikan sewa Rusia atas situs tersebut berdasarkan saran dari lembaga keamanan.

"Pemerintah telah menerima saran keamanan yang sangat jelas mengenai risiko yang ditimbulkan oleh kehadiran baru Rusia yang begitu dekat dengan Gedung Parlemen. Kami  bertindak cepat untuk memastikan bahwa situs sewa tersebut tidak akan menjadi tempat resmi bagi kegiatan diplomatik," ujar Albanese kepada wartawan.

Namun, keputusan untuk membatalkan sewa tersebut dilaporkan tidak akan berdampak pada kedutaan Rusia yang sudah ada di Griffith.

Menurut laporan dari media Australia, Rusia telah mengambil sewa tersebut pada 2008 dan rencana pembangunan disetujui pada 2011. Namun, Otoritas Ibu Kota Nasional menyalahkan kedutaan Rusia karena tidak segera menggunakan situs tersebut.

Namun seperti dikutip Associated Press, Menteri Dalam Negeri Clare O'Neil menjelaskan bahwa masalah utama dengan usulan gedung kedutaan Rusia yang kedua adalah karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan gedung parlemen.

Menurutnya, tidak ada kedutaan manapun yang akan diizinkan didirikan di lokasi tersebut.

Saat ini, Albanese sendiri mengatakan pemerintahnya telah mengantisipasi tanggapan yang muncul dari Rusia atas keputusan tersebut.

"Kami tidak mengharapkan Rusia untuk berkomentar tentang hukum internasional, mengingat penolakan mereka yang konsisten dan berani terhadapnya. Serta invasi mereka ke Ukraina," ujar Albanese.

Langkah tersebut diambil oleh pemerintah Australia di tengah ketegangan yang semakin meningkat antara Moskow dengan para pendukung Ukraina.

Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang terus mendukung Ukraina, dengan secara aktif menyediakan bantuan, amunisi, dan peralatan pertahanan. Australia juga telah memberlakukan larangan ekspor bijih alumina dan aluminium, termasuk bauksit, ke Rusia.

Sejak konflik dimulai, Australia telah memberikan dukungan militer senilai jutaan dolar kepada Ukraina dan memberlakukan sanksi terhadap lebih dari 1.000 individu dan entitas Rusia.