Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Bantah Klaim Presiden Belarusia, Kremlin: Tidak Ada Perjanjian Sewa-Menyewa, Krimea adalah Milik Rusia

KAMIS, 15 JUNI 2023 | 07:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pernyataan Presiden Belarusia Aleksander Lukashenko bahwa Moskow dan Kyiv telah membahas perjanjian sewa untuk semenanjung Krimea telah dibantah oleh Rusia.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan klaim Lukashenko sepenuhnya salah.

“Tidak, ini tidak benar,” kata Peskov kepada wartawan, seperti dikutip dari RT, Rabu (14/6).


“Krimea adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari Federasi Rusia. Ini adalah wilayah Rusia," katanya.

Berbicara kepada saluran TV Rusia pada hari sebelumnya, Lukashenko mengklaim bahwa selama negosiasi yang dimediasi Minsk antara Moskow dan Kiev di Turkiye pada 2022, kedua belah pihak telah membahas opsi untuk menyewakan semenanjung Krimea ke Rusia.

Pemimpin Belarusia menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menunjukkan kepadanya sebuah draf dokumen yang diduga diterima sementara oleh Moskow dan Kyiv. Lukashenko menggambarkan perjanjian itu sebagai "kontrak yang bagus".

“Itu adalah proyek yang bagus, dan mereka sudah mendiskusikan bahwa para menteri luar negeri akan menandatangani perjanjian itu dan kemudian para kepala negara akan memutuskan dan menandatanganinya dan seterusnya. Itu adalah proses yang bagus, tetapi (Ukraina) keluar darinya," klaim Lukashenko.

Krimea secara resmi menjadi bagian dari Rusia pada tahun 2014, menyusul kudeta bersenjata di Kyiv yang  membuat Presiden Ukraina Viktor Yanukovich lengser.

Krisis Krimea berakhir pada 16 Maret 2014 ketika parlemen Krimea mengadakan referendum. Hasil referendum memutuskan bahwa Crimea memilih untuk melepaskan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.

Kyiv bersama pendukung baratnya, bagaimanapun, telah menolak untuk menerima hasil tersebut dan masih menganggap semenanjung itu sebagai wilayah Ukraina.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya