Berita

Dari Kiri (Dadang Trisasongko, Yunus Husein, Pahala Nainggolan, Bambang Harymurti)/RMOL

Hukum

Usai Temui KPK, Tim Percepatan Reformasi Hukum Catat 4 Masalah Prioritas

SELASA, 13 JUNI 2023 | 17:03 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kelompok Kerja (Pokja) tim percepatan reformasi hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mencatat empat masalah yang menjadi prioritas.

Empat masalah itu didapat setelah bertemu dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di Gedung ACLC CI KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa sore (13/6).

"Kami ingin tahu permasalahan pencegahan itu bagaimana, nanti dari sana kita tahu permasalahan sebenarnya kita buat prioritas program, kita coba laksanakan dan kita pantau juga," ujar Ketua Pokja Tim percepatan Reformasi Hukum Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Tim Reformasi Hukum, Yunus Husein kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Selasa sore (13/6).


Yunus mengatakan, pihaknya memetakan kurang lebih ada empat masalah yang menjadi prioritas. Pertama, terkait dengan bidang politik.

"Pertama soal terkait dengan bidang politik, tadi soal sumbangan kampanye, kemudian kita minta calon-calon deklarasi asetnya misalnya," kata Yunus.

Selanjutnya yang kedua, terkait masalah penegakan hukum. Terdiri dari LHKPN kurang lengkap, sistem pemantauan perkara secara online yang belum berjalan.

"Kemudian masalah sumber daya alam menyangkut keterbukaan pengendalian oleh benefical owner, dan terakhir masalah-masalah terkait dengan SDM dan anggaran," pungkas Yunus.

Dalam pertemuan dengan Pahala yang berlangsung sekitar 3 jam, Yunus didampingi oleh dua anggota Pokja Tim Reformasi Hukum Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tim, yakni Dadang Trisasongko, dan Bambang Harymurti.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

IPB Job Fair 2026 Perluas Peluang Kerja dan Bantu Dunia Industri

Senin, 23 November 2026 | 04:18

Oleh-oleh dari Turki, 13.500 Hektare Mangrove dan Lamun Siap Direstorasi

Senin, 23 November 2026 | 03:57

Mobil Mewah para Kader Gerindra Disorot Warganet

Senin, 23 November 2026 | 03:30

Kenaikan Suku Bunga BI Bisa Ancam Visi Asta Cita Prabowo

Senin, 23 November 2026 | 03:08

Maung Bandung Bungkam Bali United Lewat 3 Menit Mematikan

Senin, 23 November 2026 | 02:42

Ketika Negara Didesak Mengatur Perkara Sadap-Menyadap

Senin, 23 November 2026 | 02:24

Panglima TNI Membidik

Senin, 23 November 2026 | 01:59

BGN Evaluasi Dapur MBG yang Tidak Sesuai Standar, Operasional Siap-siap Disetop!

Senin, 23 November 2026 | 01:31

Partai Politik dan Rusaknya Negara

Senin, 23 November 2026 | 01:01

Demonstrasi Drone dan RCWS yang Memukau di Bumi Marinir Cilandak

Senin, 23 November 2026 | 00:39

Selengkapnya