Berita

Anggota Panitia Khusus (Pansus) BLBI DPD RI Jilid II, Fahira Idris/Net

Politik

Kata Fahira Idris, Butuh Keberanian untuk Tuntaskan Skandal BLBI

SELASA, 13 JUNI 2023 | 02:38 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Harus ada komitmen politik yang benar dan berani agar skandal keuangan terbesar, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) agar bisa segera dituntaskan.

Begitu dikatakan anggota Panitia Khusus (Pansus) BLBI DPD RI Jilid II, Fahira Idris.

Pansus BLBI DPD RI Jilid II, akan mulai bekerja pada pekan kedua Juni 2023 ini. Pansus Jilid II dibentuk untuk menjalankan rekomendasi Pansus BLBI DPD Jilid I yang telah selesai masa tugasnya.


Dikatakan Fahira Idris, upaya mengembalikan kerugian keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah dalam skandal BLBI yang sudah berlangsung lebih dari dua dekade atau sejak 2000, rasanya sudah terlalu panjang.

"Skandal kelam keuangan terbesar dalam sejarah republik ini, harus segera dituntaskan. Jangan sampai skandal kelam BLBI terus ‘menghantui’ negeri ini," ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/6).

Menurutnya, dibentuknya Pansus BLBI DPD Jilid II ini untuk menindaklanjuti hasil kerja Pansus BLBI DPD Jilid I yang belum tuntas, tetapi masa tugasnya sudah berakhir pada tanggal 8 Oktober 2022 silam.

Oleh karena itu, sambungnya, Pansus BLBI DPD Jilid II akan berkoordinasi intensif dengan aparat penegak hukum mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lainnya dalam menindaklanjuti penuntasan kasus BLBI.

Bagi Senator DKI Jakarta ini, memang dibutuhkan keberanian besar terutama dari Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan skandal BLBI ini, karena sangat kompleks.

"Namun, keberanian ini akan berarti jika semua aksi yang dilakukan untuk mengembalikan semua kerugian negara ini dilakukan dengan formulasi yang komprehensif," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya