Berita

Anggota Panitia Khusus (Pansus) BLBI DPD RI Jilid II, Fahira Idris/Net

Politik

Kata Fahira Idris, Butuh Keberanian untuk Tuntaskan Skandal BLBI

SELASA, 13 JUNI 2023 | 02:38 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Harus ada komitmen politik yang benar dan berani agar skandal keuangan terbesar, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) agar bisa segera dituntaskan.

Begitu dikatakan anggota Panitia Khusus (Pansus) BLBI DPD RI Jilid II, Fahira Idris.

Pansus BLBI DPD RI Jilid II, akan mulai bekerja pada pekan kedua Juni 2023 ini. Pansus Jilid II dibentuk untuk menjalankan rekomendasi Pansus BLBI DPD Jilid I yang telah selesai masa tugasnya.


Dikatakan Fahira Idris, upaya mengembalikan kerugian keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah dalam skandal BLBI yang sudah berlangsung lebih dari dua dekade atau sejak 2000, rasanya sudah terlalu panjang.

"Skandal kelam keuangan terbesar dalam sejarah republik ini, harus segera dituntaskan. Jangan sampai skandal kelam BLBI terus ‘menghantui’ negeri ini," ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/6).

Menurutnya, dibentuknya Pansus BLBI DPD Jilid II ini untuk menindaklanjuti hasil kerja Pansus BLBI DPD Jilid I yang belum tuntas, tetapi masa tugasnya sudah berakhir pada tanggal 8 Oktober 2022 silam.

Oleh karena itu, sambungnya, Pansus BLBI DPD Jilid II akan berkoordinasi intensif dengan aparat penegak hukum mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lainnya dalam menindaklanjuti penuntasan kasus BLBI.

Bagi Senator DKI Jakarta ini, memang dibutuhkan keberanian besar terutama dari Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan skandal BLBI ini, karena sangat kompleks.

"Namun, keberanian ini akan berarti jika semua aksi yang dilakukan untuk mengembalikan semua kerugian negara ini dilakukan dengan formulasi yang komprehensif," tandasnya.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

UPDATE

Andrie Yunus Binaan Soleman Ponto

Senin, 23 Maret 2026 | 04:10

Yaqut Berpeluang Pengaruhi Saksi saat Jadi Tahanan Rumah

Senin, 23 Maret 2026 | 04:06

Ada Skenario Guncang Prabowo Lewat Dana George Soros

Senin, 23 Maret 2026 | 03:49

Pimpinan KPK Didesak Buka Suara soal Tekanan Politik terkait Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 03:13

Prabowo Telepon Erdogan-MBS saat Idulfitri

Senin, 23 Maret 2026 | 03:05

Yaqut Jadi Tahanan Rumah Benar Secara Aturan, tapi Cederai Rasa Keadilan

Senin, 23 Maret 2026 | 02:18

Kaum Flagelata dan Ekstremisme Religius di Tengah Krisis Abad Pertengahan Eropa

Senin, 23 Maret 2026 | 02:08

Alasan KPK soal Pengalihan Penahanan Yaqut Janggal

Senin, 23 Maret 2026 | 02:00

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Sahroni Kritik Polisi Slow Response Tanggapi Laporan Warga

Senin, 23 Maret 2026 | 01:22

Selengkapnya