Anggota Panitia Khusus (Pansus) BLBI DPD RI Jilid II, Fahira Idris/Net
Harus ada komitmen politik yang benar dan berani agar skandal keuangan terbesar, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) agar bisa segera dituntaskan.
Begitu dikatakan anggota Panitia Khusus (Pansus) BLBI DPD RI Jilid II, Fahira Idris.
Pansus BLBI DPD RI Jilid II, akan mulai bekerja pada pekan kedua Juni 2023 ini. Pansus Jilid II dibentuk untuk menjalankan rekomendasi Pansus BLBI DPD Jilid I yang telah selesai masa tugasnya.
Dikatakan Fahira Idris, upaya mengembalikan kerugian keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah dalam skandal BLBI yang sudah berlangsung lebih dari dua dekade atau sejak 2000, rasanya sudah terlalu panjang.
"Skandal kelam keuangan terbesar dalam sejarah republik ini, harus segera dituntaskan. Jangan sampai skandal kelam BLBI terus ‘menghantui’ negeri ini," ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/6).
Menurutnya, dibentuknya Pansus BLBI DPD Jilid II ini untuk menindaklanjuti hasil kerja Pansus BLBI DPD Jilid I yang belum tuntas, tetapi masa tugasnya sudah berakhir pada tanggal 8 Oktober 2022 silam.
Oleh karena itu, sambungnya, Pansus BLBI DPD Jilid II akan berkoordinasi intensif dengan aparat penegak hukum mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lainnya dalam menindaklanjuti penuntasan kasus BLBI.
Bagi Senator DKI Jakarta ini, memang dibutuhkan keberanian besar terutama dari Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan skandal BLBI ini, karena sangat kompleks.
"Namun, keberanian ini akan berarti jika semua aksi yang dilakukan untuk mengembalikan semua kerugian negara ini dilakukan dengan formulasi yang komprehensif," tandasnya.
