Menanti Putusan MK, Partai Gelora Ingin Proporsional Terbuka Dipertahankan

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan untuk menyampaikan putusan mengenai gugatan UU Pemilu yang menginginkan sistem proporsional pemilu menjadi tertutup pada Kamis (15/6).

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap, para Hakim memutuskan pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, bukan tertutup.

“Kalau kita bicara tradisi demokrasi, maka tradisinya adalah masyarakat terbuka dan pemilu terbuka,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (12/6).

Menurut Fahri, bangsa ini tidak bisa kembali lagi kebelakang menganut paham tertutup, yakni paham otoriter dan paham masyarakat tertutup. Karena Indonesia sudah membuka diri sebagai negara demokratis.

“Jangan lagi kita menyerahkan urusan umum, urusan publik kepada segelintir orang elite Indonesia. Tetapi harus diserahkan kepada seluruh rakyat Indonesia, agar semua berpartisipasi bagi kebaikan bersama,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini menganggap sistem proporsional tertutup, sangat membahayakan demokrasi.

Pasalnya, partai akan menjadi pemegang kontrol penuh terhadap kadernya yang duduk di DPR RI maupun DPRD Kabupaten/Kota, bukan lagi rakyat.

Pendapat Fahri, sistem Pemilu tertutup berbahaya, Sebab, kontrol pimpinan partai kepada anggota dewan akan makin kencang.

"Dalam sistem proporsional tertutup, siapapun yang menjadi anggota dewan akan ditentukan penuh oleh mekanisme partai, yakni dipilih oleh ketua umum,” tandas Fahri.