Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Sri Mulyani Ajukan Anggaran Kemenkeu Tahun 2024 Sebesar Rp 48,35 Triliun

SENIN, 12 JUNI 2023 | 17:09 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Untuk kegiatan dan tugas selama tahun 2024, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta anggaran sebesar Rp 48,35 triliun ke DPR RI. Jumlah itu naik sekitar Rp 3 triliun dari pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 45,28 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, anggaran tersebut diperlukan untuk menjalankan kegiatan dan tugas Kemenkeu di tahun 2024.

"Untuk 2024, kami fokus pada menyelesaikan berbagai investasi di bidang TIK, seperti core tax. Kami juga ingin terus memperbaiki berbagai fasilitas, gedung kantor dan rumah-rumah dinas di daerah," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Senin (12/6).


Meskipun, Kementerian yang dinakhodainya mengelola keuangan negara yang mencapai Rp 3.000 triliun, tidak lantas membuat Kemenkeu anggarannya lebih banyak dibandingkan kementerian dan lembaga yang lainnya.

"Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara Rp 3.000 triliun tak jadi alasan Kemenkeu meminta anggaran sendiri lebih banyak," kata Sri Mulyani.

Atas dasar itu, Sri Mulyani pun meminta Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja untuk menyetujui usulan anggaran Kemenkeu untuk tahun 2024 tersebut yang sebesar Rp 48,35 triliun.

"Mohon untuk mendapatkan persetujuan terhadap program tahun 2024 tersebut," pungkas Sri Mulyani.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya